Gelar Sajadah di Jalan Protokol Pada Demo 212 Bentuk Demonstrasi Melanggar Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Gelar Sajadah di Jalan Protokol Pada Demo 212 Bentuk Demonstrasi Melanggar Hukum

hendardi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Demonstrasi yang digelar pada 2 Desember 2016 bisa menjadi pelanggaran hukum. Sebab, aksi itu digelar di jalan protokol ibu kota.

Ketua Setara Institute Hendardi sepakat bahwa demonstrasi adalah ekspresi demokrasi dengan tujuan menyampaikan aspirasi. Karena itu, kebebasan berpendapat mendapat jaminan dalam hukum, HAM, dan dalam konstitusi.

Akan tetapi, demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh demokrasi dan tidak melanggar hukum.

“Rencana gelar sajadah di jalan protokol Jakarta pada 2/12/2016 adalah bentuk demontrasi yang jika benar dilaksanakan merupakan pelanggaran hukum,” ujarnya dalam pesan singkat yang diterima JawaPos.com (Fajar Group), Selasa (22/11)

Menjadi tidak relevan ketika demonstrasi tersebut ditujukan untuk mendesak penangkapan dan penahanan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Hendardi, penegakan hukum tersebut sebaiknya diserahkan kepada Polri sebagai institusi demokrasi yang menjadi instrumen penegakan hukum. Sehingga, rule of law bisa ditegakkan.

Lagipula, lanjut dia, pimpinan NU, Muhammadiyah, MUI, dan sebagian besar ormas Islam secara terbuka menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Tidak bisa proses peradilan ditekan sedemikian rupa sehingga penegak hukum tidak bekerja independen. Trial by mob adalah bentuk tindakan antidemokrasi,” tegasnya.

Hendardi menyarankan Polri perlu menyusun langkah penegakan hukum pada kelompok yang main hakim sendiri (vigilante) karena tindakannya yang melawan hukum, menebar ancaman, dan menebar kebencian yang melampaui batas.

Tindakan-tindakan tersebut katanya merupakan tindak pidana yang harus diusut oleh Polri. Sebab, jika dibiarkan akan menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Menurutnya, tindakan penegakan hukum pada mereka yang melakukan tindak pidana dan dugaan aksi-aksi inkonstitusional harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa soal demonstrasi ini bukan semata-mata soal Ahok yang belum ditahan dan soal Pilkada DKI.

“Tetapi soal kebangsaan dan negara hukum Indonesia yang dicabik-cabik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Hendardi. (Fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top