600 Koruptor Ditangkap, 40 Bergelar S3 – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

600 Koruptor Ditangkap, 40 Bergelar S3

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarif mengungkapkan bahwa 600 koruptor yang ditangkap lembaga antikorupsi sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Dari jumlah tersebut, 200 koruptor berpendidikan S2 dan selebihnya memiliki pendidikan S1. Bahkan, sebanyak 40 koruptor bergelar S3.

“Saya kaget dari segi tingkat pendidikan, 600-an koruptor yang ditangkap kpk dominan S2 hampir 200 orang, disusul S1, dan S3 40 orang.” kata Syarief saat membuka peluncuran Produk dan Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB), di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (24/11).

Tak hanya itu, para koruptor tersebut sebagian besar memiliki akses terhadap kekuasaan dan terafiliasi dengan partai politik. Dia menyebutkan sebanyak 35 persen dari 600 koruptor yang ditangani KPK merupakan kader partai politik. “Dari kasus yang inkrah, 32 persen perwakilan partai politik,” ujar Syarief.

Syarief mengaku merasa miris dengan kondisi tersebut. Menurut dia, Indonesia membutuhkan politisi yang baik dan dapat menjadi inspirasi. Dari sebuah survei kecil yang dilakukannya, Syarief mengatakan, sebagian kalangan yang ditanya mengenai tokoh inspiratif ini menyebut tokoh-tokoh yang telah meninggal dunia.

Misalnya, di lembaga Polri ada mantan Kapolri, Hoegeng Imam Santoso yang meninggal 2004 lalu. Atau mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang meninggal dunia pada 2001, dan di dunia politik ada pendiri Partai Masyumi, Mohammad Natsir.

“Jadi susah sekali mengajarkan anak-anak untuk menjadi politisi, padahal politisi itu menjadi pegangan pemimpin bangsa ini,” kata dia.

Atas dasar itu, KPK bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meluncurkan Produk Politik Cerdas dan Berintegritas (PCB). Program itu adalah naskah kode etik politisi dan partai politik, serta panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia.

Syarief berharap dua naskah tersebut mampu mendorong iklim politik yang cerdas dan berintegritas. Dengan demikian, politik yang dijalankan politisi mampu memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Syarief juga berharap panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik itu dapat diadopsi parpol dalam melakukan perbaikan dan perubahan yang positif atas tata kelola partai politik. Tujuannya, agar dua naskah ini berjalan efektif, Syarief mensyaratkan kode etik yang disusun LIPI masuk dalam UU tentang Partai Politik.

Selain itu, kode etik dan panduan rekrutmen ini jmenjadi syarat mutlak penaikan bantuan dana politik dari APBN. Serta, menjadi syarat untuk partai politik yang mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke Kemenkumham.

“Selanjutnya ada tekanan masyarakat kepada partai-partai politik agar naskah ini terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran dan tindakan para politisi dan partai politik,” papar Syarief.

Lebih jauh, Syarief mengatakan, partai politik merupakan pilar penting dan strategis dalam kehidupan demokrasi. Pasalnya, dari sinilah upaya perbaikan pada kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan yang akan menjadi pejabat publik, bisa diwujudkan.

“Karena itu, partai politik perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam menjaring anggota, kader, dan para calon pejabat publik,” pungkasnya. (Fajar/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top