Derita Lumbang Tambang: Berduka Anaknya Meninggal, Ibunya Diminta Lagi Rp30 Juta – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Kriminal

Derita Lumbang Tambang: Berduka Anaknya Meninggal, Ibunya Diminta Lagi Rp30 Juta

RATAPAN WAJAH HUKUM: Nur Aeni, ibu dari korban lubang tambang kesepuluh. Tak kuasa menahan pedih karena kepergian putranya. Dia mengaku dimintai Rp 30 juta untuk mendapatkan hasil visum serta penyelesaian kasus.

RATAPAN WAJAH HUKUM: Nur Aeni, ibu dari korban lubang tambang kesepuluh. Tak kuasa menahan pedih karena kepergian putranya. Dia mengaku dimintai Rp 30 juta untuk mendapatkan hasil visum serta penyelesaian kasus.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengakuan orangtua korban tentang kekejaman lubang tambang di depan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disebut menggambarkan banyak hal. Bukan hanya mencuatkan dugaan penanganan kasus berjalan lamban, keseriusan penuntasan sekaligus pencegahan jatuhnya korban lebih banyak lagi turut dipertanyakan.

Senin (21/11) Komnas HAM yang membentuk Tim Penanganan Konflik Sumber Daya Alam (SDA) merilis hasil investigasi di Kaltim. Disimpulkan bahwa penegakan hukum dari rentetan kejadian yang menewaskan 26 orang di lubang tambang batu bara sangat minim. Diadakan pula diskusi di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam forum, Nur Aeni, ibunda Ardi (11) yang menjadi korban kesepuluh lubang tambang, membeberkan bahwa dirinya dimintai Rp 30 juta. Uang sebesar itu hanya untuk mendapatkan hasil visum. Sekaligus pula, “ongkos” agar pengungkapan kasus yang menimpa putranya diselesaikan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan karena sampai sekarang Nur Aeni mengaku belum mendapat keadilan.

Hal itu turut diamini Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah Ismail. Menurut dia, penegak hukum seharusnya memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP). Dokumen tersebut merupakan hak orangtua korban lubang tambang maut selaku pelapor.

Dalam catatan Jatam, lanjut Merah, mayoritas laporan yang diajukan orangtua korban tak satu pun mendapat SP2HP. Pengakuan Nur Aeni di Komnas HAM, contohnya. Dia mengatakan, melaporkan kematian putranya yang tenggelam di lubang tambang di Jalan Tekukur, Pelita 7, Sambutan, Samarinda. Namun, setelah 1,5 tahun, kepolisian tak pernah memberikan SP2HP.

“Penanganan kasus lubang tambang harus lewat penegakan hukum terpadu. Kalau tidak, sama seperti kasus kecelakaan lalu lintas,” tegas Merah. Pengakuan itu segera ditanggapi Staf Biro Hukum Polri AKBP Agus Darojat yang hadir dalam pertemuan. Dia meminta orangtua korban tak ragu melapor ke kepolisian terdekat.

Dalam wawancara berbeda dengan Kaltim Post, Nur Aeni mengungkapkan ada banyak misteri dari kematian Ardi, putranya. Meskipun berkebutuhan khusus karena keterbelakangan mental, Ardi disebut pandai berenang.

Ardi ditemukan mengapung di lubang tambang dekat rumah pada Senin, 25 Mei 2015. Jasad bocah itu masih berpakaian. Kaus oblong pembagian partai dengan lambang burung garuda adalah pakaian yang selalu dikenakannya. Saking sayangnya, kata Nur Aeni, Ardi marah jika kaus itu kotor. Apalagi basah. Hal itu membuat keluarga korban curiga. Ardi bukan sedang bermain air di kolam tambang.

Dugaan tenggelam karena terpeleset juga disangsikan karena Ardi mahir berenang. “Mustahil. Waktu banjir besar di Sulawesi, dia selamat karena berenang,” tutur Nur Aeni. Keluarga menduga, Ardi dibunuh di lubang tambang itu.

Namun, ketika bertemu dengan dua oknum kepolisian, Nur Aeni dan suaminya, Hasbullah, terkejut. “Kami dimintai Rp 30 juta. Saya hanya bisa menangis. Mahal sekali mencari keadilan,” keluh Nur Aeni.

Kasus yang menewaskan Ardi saat ini disebut dalam proses penyelidikan. Kasubag Humas Polresta Samarinda Iptu Hardi mengatakan, sempat ada permintaan orangtua yang menyatakan tidak keberatan. “Namun, sesuai protap, kami tetap memeriksa,” tegasnya. Disinggung mengenai permintaan uang untuk hasil visum dan penyelesaian kasus, Hardi enggan berkomentar banyak.

Dari 15 korban yang jatuh di lubang tambang, Polres Samarinda sedang menangani 11 kasus. Dua tersangka telah ditetapkan. Mereka menjadi tersangka dalam kasus yang menewaskan Dede Rahmad dan Hemalia Rayadinata (lihat infografis). Polisi menetapkan tersangka Muhammad Yusup Ambo Rappe yang divonis dua bulan penjara.

Kasus lain yang masuk proses meja hijau adalah peristiwa pada 7 Juli 2011 di Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Sambutan. Dalam laporan, polisi menetapkan Erhamsyah Al Ali sebagai tersangka. Namun, Iptu Hardi belum memerinci kasus yang ditangani kepolisian.

“Tidak semuanya ditangani Polresta. Ada di Polsekta Samarinda Ilir dan Utara,” sebut perwira berpangkat balok dua tersebut. Disinggung bahwa perkara lubang tambang sudah sejak 2011, Hardi menyatakan, delapan kasus masih dalam penyelidikan. Satu kasus menunggu ketetapan tersangka sementara sisanya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

“Memang agak lama karena harus gelar perkara untuk mengetahui kejelasannya,” terang Hardi.

SATU TERSANGKA DI KUKAR

Dari Tenggarong, Kapolres Kukar AKBP Fadillah Zulkarnain melalui Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Yuliansyah membantah jika penegakan hukum sangat minim, seperti disebut Komnas HAM. Dalam proses penyelidikan serta penyidikan, kata dia, perlu petunjuk serta bukti kuat. Hal itu, penting untuk proses pembuktian di pengadilan.

“Semua kami tangani serius,” tegasnya.

Dia mencontohkan, kasus lubang maut PT Insani Bara Perkasa (IBP) di Pit D, Kilometer 9, RT 18, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kukar. Seorang pelajar SMK bernama Wilson Manggala tewas di lubang tambang itu. Kasus sudah dinyatakan P-21 oleh kejaksaan. Seorang tersangka ditetapkan dari hasil penyidikan yaitu pemilik lahan berinisial Bk. Selama ini, terang Yuliansyah, PT IBP bekerja sama dengan warga berinisial Bk dalam penggunaan lahan untuk diambil batu baranya.

Pengelolaan pada 2010. Namun, kontrak kerja sama tak lagi dilanjutkan. PT IBP tidak mereklamasi lantaran pemilik lahan meminta kolam bekas galian tidak ditutup. Kesepakatan dituangkan di dalam surat.   Pemilik lahan kemudian menjadikan lokasi sebagai tempat wisata. Masyarakat yang datang dipungut biaya.

 TANGGUNG JAWAB GUBERNUR

Teror maut lubang maut tambang, dengan penanganan seperti sekarang, disebut bakal terus berlangsung. Tanggung jawab itu kini ada di Pemprov Kaltim. Merah Johansyah dari Jatam menilai, tragedi kemanusiaan yang merenggut 26 nyawa layak masuk kategori pelanggaran HAM berat. Bukan pelanggaran HAM biasa seperti disebut Komnas HAM sebelumnya.

Dikatakan Merah, hal tersebut menjadi konsekuensi dari berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Izin usaha pertambangan (IUP) yang semula wewenang kabupaten dan kota kini beralih ke provinsi. Pemprov, lanjut Merah, belum bisa memberikan jaminan takkan jatuh korban baru. Buktinya, beberapa pekan lalu lubang eks tambang kembali meminta korban ke-26. Pembiaran yang terus berlangsung layak dikategorikan kejahatan kemanusiaan luar biasa atau pelanggaran HAM berat.

“Tahun depan masa jabatan gubernur berakhir. Apa bisa sebelum masa jabatan habis, semua lubang bekas tambang itu ditutup semua?” tanyanya. Sama seperti Komnas HAM, dalam hal penegakan hukum kasus lubang maut, Jatam meminta kepolisian menjerat pelaku dengan aturan selain KUHP.

Dalam pertemuan di Komnas HAM dua hari lalu, terungkap bahwa pelaku atau pemilik tambang bisa dijerat dakwaan berlapis. Dimulai UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Anak, dan tentunya UU tentang HAM. (pra/*/dra/qi/fel2/k8)

loading...
Click to comment
To Top