Pemerintah Akan Terapkan Sistem Kenaikan Pangkat PNS Secara Otomatis – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Pemerintah Akan Terapkan Sistem Kenaikan Pangkat PNS Secara Otomatis

Pegawai Negeri Pemko Batam meninggalkan dataran Engku Putri usai melaksanakan upacara, Senin (29/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Upaya reformasi birokrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk dalam hal kenaikan pangkat seorang pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar bakal memberlakukan sistem kenaikan pangkat dan pensiun secara otomatis.  Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa sistem ini akan mempermudah serta lebih transparan.

Dia menjelaskan, percepatan layanan ini merupakan pilot project Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagai pelaksanaan sistem pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less-paper.

”Jadi untuk usulan kenaikan pangkat dan pension proses pengusulan dan penetapan dapat lebih singkat tanpa prosedur yang panjang,” jelas Iwa di Gedung Sate sebagaimana dilansir Bandung Ekspres (Jawa Pos Grup), kemarin.

Iwa menuturkan, untuk project ini BKN telah menunjuk Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Kalimantan Timur untuk menjalankan program.

Sehingga untuk pelayanannya nanti harus didukung perangkat komputerisasi termasuk pendataan berdasarkan data-data yang sudah ada dalam sistem.

”Kita sudah memiliki Arsip masing-masing PNS lengkap filenya sudah ada di BKD,” katanya.

Dia mencontohkan, proses kenaikan pangkat seorang pegawai sudah tercatat dalam komputer dari mulai pengangkatan hingga kapan pensiun.

Aturan memastikan jika batasan pensiun untuk eselon 3 hingga staf itu sampai 58 tahun, sementara eselon 2, 60 tahun. Dengan begitu, satu bulan sebelum naik pangkat sudah diketahui.

”Secara administratif segera diproses,” ucapnya.

Iwa memastikan, seorang PNS tidak perlu lagi direpotkan dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang tebal dan prosesnya panjang.

Provinsi sendiri dalam layanan kenaikan pangkat, gubernur hanya berwenang mengurus golongan 4B. ”Untuk 4C sampai ke Presiden dan mendelegasikan ke BKN sampai 4E,” tuturnya.

Sistem ini juga menurutnya mewajibkan adanya validasi data pegawai dari mulai daerah, provinsi hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seluruhnya sama. (Fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top