Jaksa Incar 8 SKPD di Kabupaten Muna – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Jaksa Incar 8 SKPD di Kabupaten Muna

11-kasipidus-kejari-kolut

FAJAR.CO.ID, RAHA-  Sengkarut penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Muna 2015 jadi perhatian serius jajaran Kejari Muna. Setelah memeriksa, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muna, Ratna Ningsih dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Muna, Ir Syahrir, para penyidik kini menyasar target lain. Mereka adalah para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang diduga ikut menikmati DAK 2015.

Setidaknya, ada 8 institusi di Muna yang jadi incaran anak buah jaksa agung, HM Prasetyo itu. Pemeriksaan akan mulai dilakukan selama tiga hari yakni Senin, Rabu dan Kamis. Sayangnya, jaksa enggan membuka dinas mana saja yang akan dipanggil. “Tapi kami sudah melayangkan surat panggilan,” kata Kajari Muna, Badrut Tamam melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelejennya, Ld Abdul Sofyan, kemarin.

Yang menarik, surat panggilan terhadap dinas-dinas itu dilayangkan lewat Bupati Muna. Pimpinan daerahlah yang menginstruksikan agar para bawahannya patuh terhadap proses hukum. “Yang pasti, salah satu dari dinas yang akan kita panggil adalah Pekerjaan Umum (PU). Sedangkan yang lain, tentu saja yang ikut menggunakan alokasi DAK 2015,” urai Abdul Sofyan, kemarin di ruang kerjanya.

Ia menegaskan, instansi yang akan diperiksa hanya SKPD yang menerima DAK saja. Tentunya, pihak-pihak terkait itu, sudah dikantongi namanya oleh pihak kejaksaan untuk dimintai keterangannya. Tinggal menunggu saja jadwal pemanggilan. “Semua akan dijadwalkan. Pada akhirnya akan diperiksa semua. Tinggal tunggu. Yang jelas delapan SKPD dulu itu,” tegasnya.

Pengusutan kasus tersebut, lanjut Abdul Sofyan,  jaksa mencium adanya sejumlah anggaran DAK yang belum terealisasi seluruhnya pada tahun 2015. Sehingga, penganggarannya menyeberang ke tahun 2016. Ditanya, sisa anggaran yang menyebrang, ia tidak mengetahui secara pasti. Jelasnya, ada yang menyeberang tahun.

Persoalan menyeberang tahun, kata Abdul Sofyan bukan berarti tidak boleh. Hanya saja, ada ketentuan yang mengatur. Salah satu temuan jaksa yang menarik, kata Kasi Intel, bahwa keberanian para pengguna anggaran di Muna mencairkan DAK 2015 untuk pekerjaan 2016, dilakukan karena mereka dilindungi Peraturan Bupati. “Seperti itu pengakuan Ibu Ratna Ningsih waktu kami periksa,” jelas Sofyan.

Perbup itu, kata Abdul Sofyan, bahkan bukan hanya satu tapi banyak, tentunya terkait dengan perubahan penjabaran APBD Kabupaten Muna tahun 2016. Dengan informasi itu, jaksa masih akan mengkaji dalam penyelidikan, apakah Perbup itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Sayangnya tidak ada penjelasan lanjutan, Perbup itu diteken kepala daerah siapa.

Pasalanya, selama tahun 2015, Muna itu mengalami transisi kepemimpinan. LM Baharuddin, menjadi Bupati Muna sampai September 2015. Tiga bulan berikutnya, hingga September 2016, Muna dipimpin Pj Bupati, La Ode Zayat Kaimoeddin. Nah, peristiwa penggunaan DAK yang dianggap bermasalah itu, terjadi di era siapa, inilah yang sedang diusut jaksa.

Kendati hasil audit BPK sudah ada, namun Abdul Sofyan belum bisa membeberkan calon tersangka. Sebab, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Ia juga tidak menyebutkan berapa kerugian negara. “Hasil audit secara umum tidak. Secara khusus dana DAK. Audit rutin setiap tahun,” akunya. (Fajar/KP)

loading...
Click to comment
To Top