KPK Dapati Fakta Baru Kasus Sumber Waras, Tapi… – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

KPK Dapati Fakta Baru Kasus Sumber Waras, Tapi…

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah mengantongi fakta baru soal kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, yang pernah menyeret Gubernur non Aktif Basuki T Purnama.

Agus mendapat bukti baru itu dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar.

“Saya dapat info soal fakta baru kasus Sumber Waras. BPK mau ketemu KPK, kelihatannya ada bukti baru mengenai Sumber Waras,” kata Agus saat ditemui dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut Agus, KPK memang belum pernah benar-benar menghentikan penyelidikan kasus Sumber Waras.

Akan tetapi, Agus masih belum mau membeberkan soal temuan baru itu.

Dia mengaku, belum tahu persis data dan informasi apa yang ditemukan BPK.

Namun, yang jelas, KPK akan berhati-hati terhadap kasus ini.

Terutama dalam menindaklanjuti temuan BPK. Sebab, saat ini DKI Jakarta tengah memasuki musim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

“Saya khawatir, nanti dikira ini kita main politik. Ya hati hati juga kita,” ujar Agus.

Perlu diketahui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014 yang menyatakan, pembelian tanah RS Sumber Waras berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar.

Hal ini karena harga pembelian Pemprov DKI terlalu mahal.

BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar.

CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu, karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial.

Dalam LHP, BPK antara lain merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp3 miliar.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah.

Namun Gubernur Ahok menilai bahwa pemprov setempat membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1 Grogol Jakarta Barat itu karena nilai jual objek pajak pada 2014 sebesar Rp20,7 juta per meter persegi.

Karena itu, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta diuntungkan mengingat pemilik lahan menjual dengan harga sesuai NJOP sehingga total harganya Rp755,6 miliar, sedangkan sesuai harga pasar nilainya lebih tinggi.

loading...
Click to comment
To Top