Korupsi Kebijakan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Korupsi Kebijakan

Oleh. Kardiansyah Afkar

Saat ini Indonesia berada dalam status darurat korupsi. Hal ini diakibatkan karena makin beragamnya modus dan pola praktik korupsi. Salah satu pola korupsi yang di praktikkan saat ini yaitu pola memperdagangkan pengaruh (trading in influence). Praktik  ini berkutat pada ranah kebijakan, pola korupsi seperti ini biasa disebut sebagai korupsi kebijakan.

Karena praktik tersebut hanya melekat pada orang-orang yang memegang kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Sehingga dalam posisi tersebut para pemegang kekuasaan akan memiliki peluang untuk menjual kebijakannya kepada kelompok elit tertentu (elit politik dan pemodal). Maka tak heran jika setiap keputusan yang diambil oleh para penentu kebijakan hanya akan menguntungkan kelompok tertentu saja.

Praktik korupsi kebijakan di Indonesia semakin mengancam kehidupan demokrasi, karena hampir diseluruh poros kekuasaan telah digeregoti virus korupsi, tentu hal ini merupakan ancaman besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi.

Salah satu faktor pendukung yang menghasilkan jenis korupsi kebijakan karena terjadinya deregulasi yang memberi peran lebih besar kepada swasta, yang mana sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta, sehingga kebanyakan proyek pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada sektor swasta.

Karena banyaknya kegiatan yang diserahkan kepada sektor swasta maka tak heran jika praktik korupsi selalu melibatkan elit politik, eksekutif, dan pemodal. Oleh karena itu, penting kiranya untuk memberikan perhatian khusus terhadap ketiga elit tersebut, sebab praktik korupsi kebijakan hanya berkutat pada elit tersebut.

Maraknya praktik korupsi disebabkan karena masih lemahnya sistem pengawasan khususnya dalam ranah kebijakan, hal ini semakin diperparah dengan buruknya tata kelola birokrasi (pemerintahan) yang dapat memberikan peluang bagi para pelaku korupsi. Buruknya penyelenggaraan birokrasi akan menimbulkan praktik koruptif, sebab kebijakan yang akan diambil akan dipengaruhi oleh faktor eksternal (elit politik dan pemodal). Sehingga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak dapat terhindarkan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Untuk mencegah praktik korupsi yang terjadi pada setiap pengambilan kebijakan maka penulis berpandangan bahwa hal yang penting untuk dilakukan yaitu mengidentifikasi celah atau pintu masuknya praktik korupsi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif). Perbuatan korupsi dapat identifikasi melalui proses pengambilan kebijakan, sebab penulis berpendapat bahwa kebijakan merupakan pintu masuknya praktik korupsi.

Berbicara mengenai kebijakan, maka terlebih dahulu penulis akan mengkategorisasikannya kedalam dua bentuk yaitu;

Pertama, kebijakan terikat ialah kebijakan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini para pemegang kekuasaan yang akan mengambil sebuah kebijakan tidak dapat keluar dari peraturan yang sudah ditentukan.

Kedua, kebijakan terbuka ialah kebijakan yang tidak memiliki ketentuan atau dasar hukum yang jelas, dalam hal ini para pengambil kebijakan dapat secara bebas menentukan sendiri kehendaknya dalam mengambil sebuah kebijakan. Hal ini biasa disebabkan karena beberapa hal yaitu, tidak ada aturan yang mengatur, aturan yang tidak jelas (blanket norm) dan, 3. aturan yang sifatnya opsional.

Dari kedua kategorisasi diatas tersebut, penulis berpendapat bahwa pintu masuknya korupsi berada pada ranah kebijakan yang sifatnya terbuka. Sebab kebijakan terbuka merupakan celah masuknya praktik jual-beli kebijakan, yang penulis sebut sebagai relasi antara tuan-budak, yang mana pengambil kebijakan sebagai budak dari kalangan elit politik dan pemodal, sehingga setiap kebijakan yang nantinya akan diambil sangat bergantung pada kehendak tuannya (elit politik dan pemodal).

Untuk mengurangi praktik korupsi kebijakan dalam tata-kelola pemerintahan sangat diperlukan sistem pengawasan dalam ranah kebijakan. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dinilai apakah tindakan yang diambil mengandung suatu unsur perbuatan korupsi atau tidak. Saat ini praktik korupsi kebijakan sudah mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara maka prkatik tersebut harus diperangi demi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu reformasi birokrasi dan tata-kelola pemerintahan merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi praktik korupsi kebijakan. (Penulis adalah Pengamat Hukum Tata Negara, Alumni Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top