Terlibat Suap, Walikota Cimahi dan Suami Diciduk KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Terlibat Suap, Walikota Cimahi dan Suami Diciduk KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Walikota Cimahi nonaktif Atty Suharti diciduk KPK bersama suaminya, Muhammad Itoc Tochija. Pasangan suami-istri ini ditempatkan di rutan berbeda.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, Atty ditahan di Rutan KPK. Sedangkan Itoc ditempatkan di Polisi Militer Kodam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

“Keduanya sengaja ditahan secara terpisah guna melancarkan proses pemeriksaan,” kata Yuyuk.

Keduanya ditangkap karena telah menerima suap terkait proyek pembangunan Pasar Atas Barokah Cimahi.

Dua pengusaha yang menyuap Atty ialah Triswara Dhani Brata ditahan di Rutan KPK dan Hendriza Soleh Gunadi di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Sebelumnya, keempat orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan sebesar Rp500 juta ini. Triswara dan Hendriza memberikan uang suap kepada Itoc yang pernah menjabat Walikota Cimahi dua periode.

Yuyuk menjelaskan, kedua pengusaha itu memberikan uang kepada Itoc agar mempengaruhi istrinya, Atty supaya memberi­kan proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi II kepada mereka.

Nilai proyek itu Rp 57 miliar. Rencananya proyek itu bakal dimulai pada tahun anggaran 2017.

Berdasarkan hasil pemerik­saan terhadap kedua pengusaha, uang Rp 500 juta itu pemberian tahap awal. “Bila perusahaan tersangka menang proyek, mereka menyiapkan fee Rp 6 miliar,” kata Yuyuk.

Uang setengah miliar itu ditarik tunai dari rekening tersangka Triswara lalu diserahkan ke­pada Itoc. Transaksi ini terendus KPK. “Keempatnya langsung ditangkap,” kata Yuyuk.

Untuk mengumpulkan barang bukti kasus suap ini, penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah. Di antaranya ruang kerja Walikota Cimahi dan rumah dinas walikota.

Dalam perkara ini, Atty dan Itoc dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Triswara dan Hendriza disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 dan atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Fajar/rmol/pojoksatu)

loading...
Click to comment
To Top