Penerapan UU ITE Gebyah-uyah, Ribuan Netizen Bakal Dipenjara – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Penerapan UU ITE Gebyah-uyah, Ribuan Netizen Bakal Dipenjara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfuz Sidik menyatakan aksi damai 411 dan 212 masih menyisakan masalah.

Sebab menurut Mahfuz, tindakan perang opini dan informasi antara pihak yang pro dan kontra, mulai didekati dengan penegakan hukum melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mahfuz justru mempertanyakan, apakah ini akan menuntaskan masalah atau malah menimbulkan masalah baru?

“Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah-uyah, maka akan ada ribuan netizen yang akan masuk penjara. Baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain,” kata Mahfuz Sidik, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Mahfuz, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi.

“Kalau tidak ada kasus Ahok, tak akan ada perang opini dan informasi di media sosial. Jangankan netizen, media massa yang terikat dengan UU Pers saja juga banyak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik,” imbuh anggota Komisi IV DPR ini.

Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika ujar dia, memang tak bisa dihindari dalam konteks kasus Ahok. Kalau semua bentuk pelanggaran mau diproses hukum, bisa dipastikan negeri ini akan ramai kembali.

“Nanti akan ada pihak yang laporkan Kapolri karena melakukan kebohongan publik karena pernyataan bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi, tapi ternyata banyak oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi berangkat,” jelasnya.

Selain itu ujarnya, akan ada pula pihak melaporkan panitia 412 karena melanggar penggunaan car free day (CFD) untuk kegiatan dengan atribut partai politik. Akan ada pihak yang adukan sesama netizen karena pelecehan dan pencemaran nama baik.

“Coba buka lagi media sosial, semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari Presiden, Kapolri, Ahok dan juga Habib Riziq, serta Bachtiar Nashir. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum?,” tanya Mahfuz.

Menurut pria asli Betawi ini, pemerintah harus melihat dan menyikapi perang opini dan informasi di media sosial sebagai potret realitas sosial masyarakat Indonesia. Presiden sendiri sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK khususnya internet di Indonesia. Pengguna internet pun melonjak hingga 80 jutaan.

“Bahkan Jokowi-lah yang memelopori kampanye via media sosial pada saat pilgub DKI dan pilpres. Perang opini dan informasi saat itu sangat dahsyat,” tegas Mahfuz.

Menyikapi hal itu, Mahfuz meminta pemerintah mulai mengintensifkan pendidikan ke masyarakat luas tentang penggunaan internet yang benar dan baik. Meski UU ITE mengatur tentang bentuk pelanggaran dan sanksi pidananya, tapi belum saatnya menerapkan hal itu dalam konteks imbas kasus Ahok ini.

“Jika pemerintah serampangan menerapkan sanksi pidana pada UU ITE, percayalah ini hanya akan menimbulkan masalah baru. Kita akan capek sendiri,” pungkas Mahfuz. (Fajar)

loading...
Click to comment
To Top