KPK Sudah Ketahui Keberadaan Suami Inneke Koesherawati di Luar Negeri – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Sudah Ketahui Keberadaan Suami Inneke Koesherawati di Luar Negeri

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah diketahui tengah berada di luar negeri.

Fahmi kini berstatus tersangka pemberi suap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait pengadaan monitoring satelit pada APBN-P 2016.

“Salah satu tersangka dari empat tersangka yang sudah diumumkan dan ditingkatkan statusnya masih berada di luar negeri saudara FD Dirut PT MTI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jumat (16/12).

Febri mengatakan, KPK mengimbau suami dari artis Inneke Koesherawati itu segera pulang ke Indonesia.

“Dan akan lebih baik bagi tersangka atau bagi penuntasan perkara ini kalau yang bersangkutan bekerja sama pada penegak hukum segera menyerahkan diri ke KPK,” ujar Febri.

Meski demikian, Febri enggan mengungkap posisi Fahmi Darmawansyah saat ini.

Rabu (14/12) lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta.

Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH).

KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo.

Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat.

Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar.

KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan.

Atas perbuatannya yang diduga memberi suap, Fahmi, Muhammad Adami, dan Hardy Stefanus disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara Eko sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

loading...
Click to comment
To Top