Ini Alasan La Nyalla Layak Diputus Bebas – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Ini Alasan La Nyalla Layak Diputus Bebas

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Kejaksaan Agung di era kepemimpinan Jaksa Agung M. Prasetyo terus mendapat sorotan tajam dari banyak kalangan, tak terkecuali Komisi III DPR RI.

Hal ini tentu saja terkait dengan kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan korps Adyaksa tersebut.

Selain banyak kalangan yang menilai persoalan penegakan hukum yang tumpul ke atas, di era Jaksa Agung Prasetyo juga banyak jaksa yang tertangkap tangan oleh KPK dan Tim Saber Pungli.

Salahsatu kasus yang dianggap ‘janggal’ adalah perkara dana hibah Kadin Jatim tahun 2011-2014 yang menjerat Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Menanggapi kasus itu, Kordinator Masyarakat Indonesia Pemantau Anti Kriminalisasi  Hukum dan HAM, Muhammadyah SH mengatakan, sejak awal, penyidikan perkara tersebut telah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh keputusan pengadilan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan La Nyalla.

“Pengadilan bahkan sampai tiga kali Preperadilan. Namun putusan pengadilan yang seharusnya ditaati dan dijalankan justru ditentang,” ujar Muhammadyah, Selasa (20/12).

Bahkan, lanjut dia, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur malah mengeluarkan sprindik baru dan Jaksa Agung malah  menyatakan akan tetap memerintahkan jajarannya di Kejati Jatim untuk mengeluarkan sprindik baru.

“Ini kan janggal padahal telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan,” sesalnya.

Padahal, tambahnya, setelah disidangkan, perkara dana hibah Kadin Jatim tersebut nyata-nyata tidak terbukti di persidangan dengan menyatakan bahwa Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti melakukan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Salah satunya, La Nyalla yang dituduh memperkaya diri Rp. 1,1 milyar ternyata sama sekali tidak disebutkan oleh BPKP bahwa uang itu adalah kerugian negara.

Tidak ada satu dokumenpun dari auditor, apakah itu BPK atau BPKP yang menyatakan bahwa La Nyalla merugikan negara Rp. 1,1 milyar.

Bahkan dari semua saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU, tidak satu pun saksi yang menyebutkan bahwa La Nyalla terlibat dalam perkara tersebut.

“Tidak satupun saksi yang mendukung dakwaan JPU bahwa La Nyalla bersama-sama dengan terpidana sebelumnya dalam perkara yang sama, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim,” bebernya.

Satu-satunya fakta yang didalilkan jaksa kepada La Nyalla yang mengatakan dia menggunakan dana hibah Kadin Jatim untuk membeli Saham IPO Bank Jatim di tahun 2012 pun, menurutnya juga digugurkan oleh keterangan saksi-saksi fakta yang dihadirkan sendiri oleh JPU.

“Dinyatakan oleh para saksi, bahwa faktanya, La Nyalla tidak mengetahui penggunaan dana hibah tersebut. Bahkan diakui oleh saksi-saksi bahwa pembelian itu bukan inisiatif dan tanpa sepengetahuan La Nyalla,” jelasnya.

Karena itu yang paling penting, lanjutnya, saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa dana hibah tersebut sudah kembali sesuai peruntukannnya di tahun 2012, jauh sebelum ada penyidikan perkara tersebut di tahun 2015.

Telebih, saksi ahli dari UGM, Prof. Edward Omar Syarif Hiajrij menyatakan, bahwa dana hibah yang sudah dikembalikan sesuai peruntukannya sebelum ada penyidikan bukanlah tindak pidana korupsi.

Sehingga kata Muhamadyah, dari fakta-fakta persidangan, sudah sepantasnya Ketua Umum Kadin Jatim dibebaskan dari segala tuntutan jaksa.

“Apalagi banyak pihak yang menduga bahwa kasus ini sebenarnya sangat dipaksakan hanya untuk tujuan melengserkan mantan Timses Prabowo Subianto itu dari jabatan Ketua Umum PSSI,” pungkasnya. (Fajar/rmol)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top