LIPI Minta Pemerintah Jelaskan Kegiatan WNA di Indonesia – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

LIPI Minta Pemerintah Jelaskan Kegiatan WNA di Indonesia

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peneliti senior politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, meminta pemerintah menjelaskan isu yang berkembang sangat luas di masyarakat, terkait persoalan kegiatan Warga Negara Asing (WNA), khususnya WNA Tiongkok di Indonesia.

Menurutnya, diamnya pemerintah jangan dibiarkan. Sebab, pemerintah bahkan bisa dianggap sebagai pihak yang memfasilitasi hal itu.

“Seharusnya, menteri-menteri terkait bisa menjelaskan berapa banyak turis Tiongkok yang masuk, berapa banyak yang bekerja di Indonesia, berapa banyak yang legal dan ilegal, soal pemalsuan e-KTP, soal hubungan Tiongkok dan Indonesia,” ujar Siti di Jakarta, Selasa (20/12).

Sikap diam pemerintah menurutnya akan sangat merugikan nama baik Indonesia. Sebab, Indonesia akan dikenal dunia sebagai negara yang lemah dalam penegakan hukum terkait masuknya WNA ilegal.

“Gak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masa masuk Indonesia, negara yang jauh lebih besar dari Singapura, semua bebas masuk tanpa filter?” imbuhnya.

Ia juga menyayangkan tumpulnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pengawasan, pengadaan anggaran, serta legislasi terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

“Seharusnya ketika ketika pemerintah diam saja, DPR bisa mengajukan hak interpelasi. Tapi kondisinya sekarang pemerintah didukung koalisi besar sehingga DPR pun diam, jadi tidak ada kontrol,” sesalnya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai lembaga pemelihara kedaulatan bangsa, diharapkan Siti berperan aktif dalam menangkal masuknya WNA ilegal.

“Meski bukan petugas imigrasi, TNI harus bisa menjaga pertahanan negara dari infiltrasi luar. TNI harus ikut bertanggungjawab karena masalah keamanan bukan hanya masalah senjata, tapi juga ideologi,” tegasnya.

Jika hal ini berlanjut, keresahan sosial masyarakat akan sangat membahayakan dan berpotensi ditunggangi oknum-oknum politik yang memiliki kepentingan tertentu.

“Dalam aksi demo besar-besaran beberapa waktu lalu, kita sebenarnya bisa melihat bahwa masyarakat sudah resah. Jika sudah seperti itu, masyarakat akan sangat mudah dituggangi. Pemerintah harus mau melakukan komunikasi dua arah karena kita negara demokrasi,” terang Siti.

loading...
Click to comment
To Top