Fix! Yang Bakal Digaji Cuma PNS, Honorer Lepas Tangan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Fix! Yang Bakal Digaji Cuma PNS, Honorer Lepas Tangan

ilustrasi

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA – Pelimpahan kewenangan SMK ke provinsi sudah final, termasuk pengambilalihan tenaga guru. Namun guru yang diakomodasi oleh pemerintah hanya yang berstatus PNS, selain itu tidak ada.

Ketentuan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim, Dayang Budiarti. Dikatakan Dayang, surat keputusan (SK) pengangkatan sudah disahkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “4.963 orang sudah siap SKnya ke provinsi, tapi hanya untuk yang PNS,” ucap Dayang kemarin. SK tersebut lanjutnya suda dikeluarkan BKN dan tinggal dijalankan.
Pengambilalihan tenaga guru SMK ke provinsi sendiri merupakan amanat peraturan BKN 1/2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah I(kabupaten/kota) yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikait, Menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi.

Meski nantinya berimbas pada pembengkakan tenaga PNS dan belanja pegawai, Disdik mengaku siap. “Kami sih siap saja karena itu merupakan aturan kan,” imbuh Dayang. Namun saat ini mekanisme penggajian yang belum pasti lantaran belum ada instruksi jelas dari kementerian. Dayang pun tidak tahu apakah gaji 4.963 guru SMK tersebut akan diambilalih disdik atau langsung dari biro keuangan. Yang ia tahu gaji PNS bersumber dari pusat. “Untuk gaji guru dari pusat memang ada anggarannya. Cuma kami belum tahu apakah salurannya ke disdik atau biro keuangan,” sambungnya.
Lalu bagaimana dengan nasib guru SMK yang masih honorer. Soal ini Dayang belum bisa berkomentar. “Nanti saja dulu kalau itu,” tutupnya.

Terpisah, sekretaris provinsi kaltim, Rusmadi mengatakan penambahan tenaga guru menjadi onesekuiensi yang harus dihadapi, ditengah paceklik anggaran tahun depan. Untuk mengantisipasi, pemprov tidak akan menganggarkan bangunan baru guna menekan penggunaan anggaran. “Kalau pun ada belanja fasilitas belajar tidak ada pembangunan baru,” katanya. Sayang untuk beban anggaran ia belum bisa membeber lantaran tidak memegang data. “Ini terkait besaran fiskal. Sejak awal pemerintah sadar sehingga yang mana yang prioritas akan masuk dalam KUA PPAS,” tutupnya. (cyn/beb)

Click to comment
To Top