Sindir Direksi Bank BUMN, Sri Mulyani: Anda Dibayar Mahal untuk Pikirkan Perekonomian – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ekonomi & Bisnis

Sindir Direksi Bank BUMN, Sri Mulyani: Anda Dibayar Mahal untuk Pikirkan Perekonomian

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyentil kinerja para direksi bank BUMN. Pasalnya hingga kini kontribusi bank BUMN dalam membiayai pembangunan infrastrukstur baru 8-10 persen.

Menurutnya, dari keseluruhan dana bisnis yang dikeluarkan bank BUMN baru 8-10 persen dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur. Sisanya untuk sektor bisnis lain yang dianggap lebih memiliki nilai bisnis menjanjikan.

“Anda dibayar mahal untuk memikirkan perekonomian. Jangan hanya sekadar bisnis saja,” ujar Sri Mulyani ketika menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional Infrastruktur 2016 di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (22/12).

Seminar Nasional Infrastruktur 2016 yang diselenggarakan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) atau PII itu, selain dihadiri Menkeu Sri Mulyani, juga ada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie.

Lebih jauh mantan Direktur Pelaksana World Bank itu mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembanguna infrastruktur sangat besar.

Namun kebutuhan pembangunan infrastruktur itu tidak bisa semata harus diharapkan kepada pemerintah. Perlu keterlibatan pihak badan usaha, perbankan, pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Sri Mulyani mengapresiasi kinerja PT PII. Selaku BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu menjadi leading sector untuk melakukan penjaminan pembangunan infrasktuktur.

Buktinya baru berusia tujuh tahun, PT PII telah berhasil melakukan penjaminan terhadap sembilan proyek dengan total investasi mencapai Rp 81 triliun.

Bahkan pada 2017, PT PII akan melakukan penjaminan terhadap KPBU untuk pembangunan infrastruktur sosial di Bandarlampung untuk penjernihan air dan RSUD di Sidoarjo, Jawa Timur.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT PII Sinthya Roesly mengungkapkan, pihak selaku BUMN penjaminan terus berusaha untuk menjembatani pemerintah dan investor atau badan usaha untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, model pembangunan yang berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sangat menguntungkan daerah-daerah di Indonesia.

Pemerintah daerah yang selama tidak memiliki kecukupan anggaran namun ingin membangun infrastruktur yang memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah setempat. “Kita akan terus mendorong dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan ini,” tandasnya. (Fajar/JPG)

Click to comment
To Top