KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Bupati Buton – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Bupati Buton

Febri Diansya - Juru Bicara KPN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima informasi terkait dengan gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Buton nonaktif, Samsu Umar Abdul Samiun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang perdana berdasarkan jadwal akan digelar besok, Selasa (3/1) dengan nomor register 159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hakim yang akan memimpin persidangan adalah Noor Eddyono.

“Informasi yang kami terima benar ada pengajuan praperadilan. Agenda sidang pertama direncanakan besok 3 Januari 2017,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (2/1).

Meski telah menerima pemberitahuan sidang praperadilan yang diajukan Umar Samiun, KPK meminta kepada pihak PN Jaksel untuk menunda jadwal sidang yang digelar besok. “

Para pegawai KPK sedang menjalankan penugasan lain, kami menyampaikan permohonan pada PN untuk penundaan sidang,” sambungnya. Walau demikian, KPK mengaku siap menghadapi gugatan Umar Samiun.

“KPK telah berulang kali menghadapi praperadilan dalam kasus yang ditangani. Kami tentu akan lakukan hal yang sama dengan praperadilan mana pun. Kita akan hadapi praperadilan tersebut,” tegasnya.

Hanya saja Febri enggan menanggapi ihwal materi gugatan yang diajukan. Terlebih soal pengakuan pengacara Arbab Paproeka yang mengklaim bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tidak pernah meminta uang kepada Umar terkait sengketa pilkada Buton.

“Terkait dengan substansi perkara, pengujian bukti akan dilakukan di persidangan perkara pokok,” ujar Febri.

Sekedar diketahui, dalam putusan persidangan di pengadilan Tipikor, Umar Samiun mengaku memang mentransfer uang Rp1 miliar ke rekening atas nama CV Ratu Samagat dengan keterangan Down Payment (DP) Batu Bara. Transfer itu dilakukan atas desakan advokat Arbab Paproeka yang mengatasnamakan Akil Mochtar.

Dalam pernyataannya, jika tidak diberikan maka kemenangan Umar Samiun akan dianulir oleh Akil. Saat itu, Akil Mochtar usai persidangan menyangkal keterangan Umar Samiun. Ia mengaku tidak pernah menerima uang yang dikirim oleh Umar Samiun.

“Yang tidak singkronnya itu, ada orang mengatasnamakan saya meminta uang, tapi mereka tidak mengkonfirmasi kepada saya langsung,” kata Akil.

Sementara dalam amar putusan Pilkada Buton berbeda dengan amar putusan dalam kasus sengketa pilkada daerah lain yang melibatkan Akil Mochtar. Dalam amar putusan Pilkada Buton bukan tertulis terbukti melakukan suap, melainkan patut diduga melakukan suap kepada Akil Mochtar.

Akil kini tengah menjalani pidana penjara seumur hidup di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, karena kasus suap sejumlah pilkada, pencucian uang dan gratifikasi. (Fajar)

Click to comment
To Top