Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Buton Disorot KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Buton Disorot KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Diam-diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tengah memantau kasus dugaan korupsi pembangunan kantor bupati dan DPRD Buton.

Hal itu diungkapkan Dian Farizka yang sebelumnya telah melaporkan kasus tersebut di KPK pada November 2016 lalu.

“Saya dikonfirmasi KPK Jum’at, 30 Desember 2016 untuk mengklarifikasi laporan saya terkait proyek pengadaan penunjukan langsung (PL) pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Buton oleh PT Adhi Karya,” kata Dian saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/1).

Kepada KPK, Dian menjelaskan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan Bupati Buton 2 periode LM. Sjafei Kahar ketika menjabat sebagai bupati saat itu.

“Akibatnya ada kerugian negara hingga mencapai Rp 20 M, tetapi data yang baru ditemukan kerugian negara Rp 7 M, karena pekerjaan itukan bertahap, selanjutnya biar KPK yang melakukan penyelidikan,” bebernya.

Dian juga membeberkan terkait dengan sistem proyek yang dilakukan sangat menyalahi aturan.

Pasalnya, proyek tersebut harusnya proyek investasi yang mana suatu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PT Adhi Karya sampai selesai.

Sementara kalau sudah serah terima kunci Pemda Buton baru bayar kepada Adhi Karya.

“Tapi yang dilakukan saat itu berbeda dan menyalahi aturan, jadi pekerjaan ini ada DPnya, pembayarannya dilakukan secara termin seperti proyek-proyek PL, sementara ini anggaran miliaran,” tukasnya.

Olehnya itu, Dian meminta kepada KPK agar melakukan pengusutan secara tuntas tentang pengadaan tanah Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dinas dan Rumah Dinas Pemda Buton itu.

Selain itu juga, Dian meminta kepada KPK melakukan penyelidikan terhadap Agus Feisal Hidayat yang tak lain adalah anak dari Sjafei Kahar yang saat ini tengah mencalonkan diri sebagai Bupati di Buton Selatan.

“Agus ini sudah 4 kali calon kepala daerah di Sultra, di Kota Baubau 2 kali tahun 2008 dan tahun 2012, Kabupaten Buton 1 kali tahun 2011 dan PSU tahun 2012 dan yang sedang berlangsung sekarang ini di Buton Selatan,” pintanya.

“Agus adalah seorang PNS yang bisa mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah sampai 4 kali berturut-turut. Calon kepala daerah itu bisa menghabiskan uang sampai milyaran, kalo di 4 daerah berapa biaya yang harus dikeluarkan dan anggaran itu dari mana?,” tutupnya. (Hrm/Fajar)

Click to comment
To Top