Loh! KPK Tidak Hadir, Sidang Praperadilan Bupati Buton Ditunda 16 Januari – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Loh! KPK Tidak Hadir, Sidang Praperadilan Bupati Buton Ditunda 16 Januari

Samsu Umar Abdul Samiun

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Delatan, Selasa (3/1) mulai menggelar sidang Praperadilan yang dilayangkan Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun. Namun, pihak KPK tidak hadir dengan alasan pegawai KPK sedang ada penugasan lain.

KPK pun memohon agar proses persidangan ditunda 2 Minggu kedepannya.

“Ada surat dari KPK meminta untuk sidang ditunda 2 Minggu tepatnya tanggal 16 Januari 2017,” salah satu kuasa hukum Bupati Buton Agus Dwiarsono saat ditemui usai sidang perdana, Selasa (3/1).

Dalam proses sidang perdana yang dipimpin hakim tunggal Noor Eddyono, tim kuasa hukum Umar Samiun awalnya meminta agar persidangan hanya ditunda 1 minggu kedepannya, namun hakim yang bersangkutan masih ada keperluan lain hingga persidangan lanjutan tetap akan digelar Senin (16/1) mendatang.

“Kami minta Minggu depan sidang lanjutannya. Tapi karena hakimnya ada urusan keluarga jadi ditunda 2 minggu,” ujarnya.

Saat ditanya pokok perkara yang menjadi bahan gugatan Bupati Buton dalam melawan KPK, Agus masih enggan untuk membeberkannya secara detil kepada awak media. “Hanya seputar proses penetapan tersangka. Lebih jelasnya nanti saja yah kalau sudah mulai sidang lanjutannya,” tutupnya.

Sekedar diketahui, dalam putusan persidangan di pengadilan Tipikor, Umar Samiun mengaku memang mentransfer uang Rp1 miliar ke rekening atas nama CV Ratu Samagat dengan keterangan Down Payment (DP) Batu Bara.

Transfer itu dilakukan atas desakan advokat Arbab Paproeka yang mengatasnamakan Akil Mochtar. Dalam pernyataannya, jika tidak diberikan maka kemenangan Umar Samiun akan dianulir oleh Akil.

Sementara itu, Akil Mochtar usai persidangan menyangkal keterangan Umar Samiun. Ia mengaku tidak pernah menerima uang yang dikirim oleh Umar Samiun. “Yang tidak singkronnya itu, ada orang mengatasnamakan saya meminta uang, tapi mereka tidak mengkonfirmasi kepada saya langsung,” kata Akil.

Sementara dalam amar putusan Pilkada Buton berbeda dengan amar putusan dalam kasus sengketa pilkada daerah lain yang melibatkan Akil Mochtar. Dalam amar putusan Pilkada Buton bukan tertulis terbukti melakukan suap, melainkan patut diduga melakukan suap kepada Akil Mochtar. (Hrm/Fajar)

Click to comment
To Top