Aneh, Masa PNS Pemkot Bogor Belum Gajian? Ini Kata Pimpinannya – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Aneh, Masa PNS Pemkot Bogor Belum Gajian? Ini Kata Pimpinannya

FAJAR.CO.ID BOGOR – Kabar yang menyebutkan bahwa PNS di Kota Bogor, Jawa Barat belum gajian mendadak menjadi viral di lingkungan PNS pemkot.

Padahal, gaji PNS untuk bulan Januari 2017 sedianya sudah masuk ke rekening PNS sejak Senin, 2 Januari 2017.

Beberapa PNS yang mempertanyakan gaji mereka ke atasan justru mendapat jawaban mengejutkan.
Kabarnya, gaji PNS Kota Bogor belum dapat dibayarkan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Pesan berantai pun langsung menyebar via aplikasi WhatsApp.

Salah satu pesan dari salah satu pimpinan instansi di Kota Bogor terkait pembayaran gaji PNS menjadi perbincangan heboh di salah satu grup WA yang anggotanya rata-rata PNS.

“Ass. Yth. Bp/Ibu, punten mohon bantuannya untuk menginformasikan kepada seluruh jajaran bahwa pada hari ini yg semestinya seluruh PNS menerima gaji, tetapi karena sesuatu hal (di Tingkat Kota) maka hari ini gaji PNS bulan Januari th 2017 belum dapat dibayarkan sampai dg waktu yang belum dapat ditentukan (kami akan infokan lagi jika sudah ada kepastian),” demikian pesan berantai yang beredar di kalangan PNS, Rabu (4/1/2017).

Wali Kota Bogor Bima Arya belum memberikan tanggapan terkait hal ini.

Orang nomor satu di Kota Bogor itu tak memberikan jawaban mengapa para PNS belum juga gajian hingga tanggal 4 Januari.

Semenetara itu, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, APBD 2017 evaluasi gubernur sudah turun dan akan dibahas tanggal 5 dan 6 besok antara TPAD dan Banggar DPRD.

Setelah itu, kata dia, akan dilembardaerahkan dan disusun DIPAnya yang akan diserahkan oleh Wali Kota ke Sekda selaku kuasa pengguna anggaran, lalu oleh Sekda dibagi sesuai OPD-nya.

“Hanya kalau untuk gaji biasanya secara otomatis bisa dibayarkan karena gaji itu adalah berasal dari DAU pusat, jadi tidak terganggu karena gaji melekat ke individu,” ujar Usmar.

Menurut Usmar, gaji itu melekat ke individu, kecuali program OPD masing-masing belum bisa efektif. Inilah gambaran APBD 2017.

“Ada kaitan atau tidak dengan berita dimaksud (gaji PNS), saya tegaskan inilah kondisi realnya,” paparnya.

Sebab gaji itu termasuk komponen biaya tidak langsung. Jadi kalaupun ada yang belum maksimal, gajiannya yang masalah, mungkin dikaitkan dengan belum selesainya peng-SK-an jabatan struktural.

“Bisa juga hasil perombakan dan penyesuaian OPD baru, tapi gaji pokok sudah bisa normal,” paparnya.

Usmar menduga, tunjangan-tunjangan struktural dan fungsional mungkin yang belum bisa dibayarkan. Biasanya ada penyesuaian-penyesuaian sambil berjalan.

“Atau pergeseran anggaran, karena pada prinsipnya biaya tidak langsung itu, khusuannya gaji itu komponen utama APBD dan bahkan ada akres yang besarnya 2.5 persen (maksimal), jadi aman,” imbuh Usmar.

“Tapi saya cek ke BPKAD yah. Dan biasanya seluruh PNS dibayarkannya melalui transfer BJB semua, termasuk bapak (Usmar) juga, tidak manual lagi,” pungkas Usmar. (Fajar/pojoksatu)

Click to comment
To Top