Hadehh.. Nasib Guru Makin Pahit, Bulan depan Terancam tak Gajian – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Hadehh.. Nasib Guru Makin Pahit, Bulan depan Terancam tak Gajian

ilustrasi

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA- Nasib ratusan guru honor di awal tahun ini masih mengantung. Ketidakjelasan bermula saat serah terima SMA dan sederajat ke pemprov Kaltim yang sebelumnya menjadi wewenang pemkot Samarinda. Peralihan itu membuat beban pengeluaran pemprov dengan sendirinya bertambah. Berdalih defisit, gubernur lalu menginstruksikan agar gaji guru honor menjadi urusan pemkot.

Sayangnya, instruksi yang dilayangkan melalui surat edaran itu ditolak pemkot Samarinda. Alasan penolakan sederhana. Pertama, SMA dan sederajat sudah jadi wewenang pemprov, kedua, APBD 2017 sudah disahkan dan tidak ada alokasi anggaran untuk SMA dan sederajat.

Merasa nasibnya digantung, Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap (FSPTT) Wahyudin angkat bicara. Dia mengatakan ini bukti ketidakseriusan pemprov Kaltim terhadap dunia pendidikan. Mereka (Pemprov, Red) seakan mengabaikan guru honor. Padahal jumlah guru honor khusus di Samarinda mencapai 65 persen.

“Bayangkan saja pemprov bisa menganggarkan untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) guru PNS, sementara tidak ada anggaran untuk guru non PNS, kan jadi lucu. Seakan mereka lempar tanggung jawab jika diserahkan ke pemkot,” ujarnya, Minggu (1/1).

Dikatakannya sejauh ini kondisi guru non PNS di Samarinda cukup memprihatinkan. Ada guru yang sudah mengabdi bahkan hingga belasan tahun, namun digaji Rp 800 ribu per bulan. Ini kondisi yang mengkhawatirkan.  “Ini bagian kecil dari persoalan yang dialami guru honor kita. Belum lagi perlakukan diskriminatif lainnya,” urainya.

Harusnya, lanjut dia, sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah keluar, pemprov Kaltim sudah mempersiapkan itu. Karena diberi waktu dua untuk mengimplemetasikan amanah UU itu, termasuk soal pendanaan dan pengelolaan yang bersifat teknis lainnya.

“Ya kita harap agar persoalan ini bisa selesai. Sehingga para guru honor ini bisa diberi kepastian,” harapnya.
Dia juga mengaku dalam waktu dekat akan mengkonsolidasikan internal FSPTT, selanjutnya akan melakukan audensi dengan pihak pemprov Kaltim terkait hal ini.

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah belum lama ini. Dia mengatakan jika pemprov mengaku kekurangan anggaran, bukan saatnya diributkan saat ini. Apalagi menjelang tahun ajaran baru 2017. Langkah antisipasi sebenarnya selama dua tahun sebelumnya sudah direncanakan termasuk mencari solusinya.

Pada akhirnya sektor pendidikan yang harus dikorbankan, baik guru non PNS maupun tenaga kontrak. Padahal tenaga honor bagian yang tidak terpisahkan (include) dengan sistem pendidikan.

“Ini membuktikan ketidakberpihakan politik anggaran di Kaltim. Sektor pendidikan belum diprioritaskan dan dikelola dengan baik, malah pos-pos yang sering bermasalah seperti Bantuan sosial (Bansos) TPP, hingga perjalanan dinas tetap dipertahankan. Ini benar-benar diluar nalar berpikir publik,” urainya.

Diketahui, surat edaran tersebut bernomor 910/6431/PSDM/BAPP ditandatangani langsung Awang Faroek Ishak. Isinya meminta agar bupati dan wali kota mengalokasikan pembiayaan bagi gaji guru non PNS dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun depan. Sebab APBD Provinsi Kaltim tahun anggaran 2017 telah dialokasikan untuk pembiayaan gaji dan

Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi guru yang berstatus PNS. Surat ini ditembuskan ke beberapa pihak, termasuk Ketua DPRD Kaltim, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Kaltim, Kepala Bappeda Kaltim, Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota se-Kaltim dan Kepala Disdik Kaltim. (zak/beb)

Click to comment
To Top