Ini Alasan KPK Ajukan Banding atas Vonis Sanusi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Ini Alasan KPK Ajukan Banding atas Vonis Sanusi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Vonis hukuman tujuh tahun penjara yang diterima Mohamad Sanusi, dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding. Banding yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat pada 4 Januari 2016 itu karena anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tersebut terbukti menerima suap Rp 2 miliar dan melakukan pencucian uang.

“KPK akan melakukan banding terhadap putusan dengan terdakwa Sanusi karena terdapat tiga aset dari sepuluh yang dimohonkan yang tidak diputuskan dirampas oleh hakim,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (5/1).

Diketahui, dari total dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 45,2 miliar yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Sanusi, hakim hanya memerintahkan agar tiga aset berupa tanah dan bangunan dikembalikan kepada Sanusi.

Di antaranya, satu unit tanah dan bangunan di Kompleks Perumahan Permata Regency atas nama istri Sanusi Naomi Shallima, satu unit tanah dan bangunan di Jalan Saidi, Jakarta atas nama mertua Sanusi bernama Jefri Setiawan Tan, serta satu unit rumah di Kramat Jati yang dijadikan Sanusi Center.

Menurut Febri, estimasi nilai aset tersebut mencapai sekitar Rp 20 miliar. Makanya hal itu menjadi salah satu materi banding KPK. Selain itu, sambungnya, KPK juga mempersoalkan putusan hakim yang menyatakan tidak mencabut hak politik Sanusi. Alasan lainnya dalam pengajuan banding karena vonis tujuh tahun penjara yang lebih ringan dari tuntutan JPU yaitu sepuluh tahun penjara. “Tetap akan diajukan banding sekaligus,” ujar dia.

Sebelumnya, hakim menyatakan Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari eks Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja. Suap diberikan melalui asisten Ariesman, Trinanda Prihantoro.

Suap diberikan agar Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI 2014-2019 dapat membantu percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Serta, agar Sanusi mengakomodir pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman selaku Presdir PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra (MSW). Hal itu agar PT MSW mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Sanusi juga terbukti melakukan pencucian uang, karena menyamarkan uang hasil korupsinya yang didapat dari sejumlah rekanan Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta. Rekanan itu Direktur PT Bayuwira Pratama, Danu Wira dan Direktur PT Imemba Contractor, Boy Ishak, dengan membelanjakan sejumlah aset. (Fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top