Nelayan Sepakat, Tolak Larangan Pukat Trawl, Alasannya Begini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Nelayan Sepakat, Tolak Larangan Pukat Trawl, Alasannya Begini

ilustrasi

FAJAR.CO.ID, TARAKAN – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik, mulai diberlakukan. Permen KP yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari kemarin disesalkan oleh beberapa nelayan di Kota Tarakan. Para nelayan berharap pemerintah dapat meninjau ulang Permen KP tersebut.

Bahkan untuk menyatakan sikap menolak Permen KP tersebut, sejumlah nelayan di Tarakan mengumpulkan KTP untuk nantinya diberikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan.

Amir salah seorang nelayan mengatakan, sudah cukup banyak KTP yang telah terkumpul sebagai bentuk protes pada Permen KP ini. “Saya dengar-dengar sudah ratusan KTP yang terkumpul, kumpulnya sudah sejak hari Senin (02/01) lalu,” ujarnya.

Larangan tersebut dianggapnya sebagai suatu yang mengancam kesejahteraan hidup nelayan kecil. Sebab selama ini peralatan pukat trawl sangat membantunya dalam menghidupi kehidupan keluarganya.

Lantaran sudah menjadi kebiasaan, Ia mengaku beberapa rekan-rekannya tetap melaut menggunakan trawl demi mendapatkan rejeki dan menghidupi keluarga. Meski risikonya sangat besar. “Tentu kami bisa saja ditangkap karena menggunakan alat yang dilarang oleh pemerintah,” katanya.

Kondisi laut yang berlumpur dan pasir merupakan alasan ia dan rekan-rekannya menggunakan pukat trawl. “Ya mau gimana lagi, kondisi laut di kawasan Kaltara yang seperti inilah yang membuat kami menggunakan pukat tersebut,” tegasnya.

“Setahu saya alasan pemerintah melarang pukat trawl digunakan oleh nelayan agar tidak merusak ekosistem laut. Sebab pukat trawl dianggap akan membahayakan ikan-ikan kecil yang ada di laut,” tambahnya.

Karena itu, ia berharap kepada pemerintah untuk kembali pemberlakukan Permen KP tersebut agar tidak diterapkan di daerah yang kondisi lautnya seperti di Kaltara. Karena nelayan di kawasan Kaltara dinilai tidak bisa hidup tanpa alat pukat trawl tersebut.

Dengan pukat tersebut ia mengaku bisa menangkap berbagai jenis ikan seperti bawal, kakap merah, dan jenis ikan lain maupun udang. “Dan itu bisa menambah penghasilan saya sebagai nelayan,”

Tidak hanya bagi nelayan, masyarakat lainnya juga akan mengalami kerugian. Pengurangan konsumsi ikan akan terjadi apabila Permen KP tersebut tetap dijalankan. “Sebab, nelayan akan kesulitan dalam menangkap ikan di laut,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltara Nur Hasan mengimbau kepada pihak terkait seperti pemerintah, aparat keamanan maupun perwakilan nelayan agar bisa duduk satu meja membahas persoalan ini sebelum diterapkan.

Sebab dirinya mengaku sudah banyak menerima keluhan dari nelayan di Kaltara. Jika Permen KP ini diberlakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya, ribuan nelayan bakal terancam keberlangsungan hidupnya.

“Untuk di Provinsi Kaltara sendiri, ada sekitar 4 ribu nelayan yang menggantungkan hidupnya pada pukat trawl. Dan paling banyak di Kota Tarakan,” katanya. (*kp/1)

Click to comment
To Top