Oalaah.. Disini Kok Pekerja Asing Malah Tambah Banyak yah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Oalaah.. Disini Kok Pekerja Asing Malah Tambah Banyak yah

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA – Kemarin (3/1) menjadi tenggat akhir tenaga kerja asing (TKA) di proyek PLTU Muara Jawa, Kutai Kartanegara angkat kaki. Utamanya, bagi pekerja yang belum mengantongi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA). Bukannya makin berkurang jumlahnya, kini justru pekerja yang tergolong ilegal tersebut kian bertambah.

Dari hasil verifikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim hingga Jumat (30/12), total 118 pekerja tak berizin. Data tersebut yang sekarang jadi pegangan. Itu berarti ada penambahan sebanyak 70 orang dari verifikasi sebelumnya pada 28 Desember yang hanya 48. Secara keseluruhan, data TKA yang diserahkan perusahaan sebanyak 212 orang –sebelumnya 151. (lihat grafis)

Kesimpangsiuran jumlah pekerja asing di proyek tersebut perlahan menjadi terang-benderang. Subkontraktor disebut Disnakertrans mulai terbuka dengan jumlah TKA yang mereka rekrut. “Tetap seperti pendirian kami, deadline hari ini (kemarin). Ternyata sampai hari ini (kemarin), tidak ada yang datang melengkapi. Kami berpegang data per 30 Desember,” kata Fathul Halim, kepala Disnakertrans Kaltim di ruang kerjanya, Selasa (3/1).

Jumlah TKA yang belum mengantongi IMTA tersebut berasal dari dua perusahaan. Yakni, Indo Fudong Konstruksi dan Jinan Xinghuo Weiye. Di luar itu, kontraktor utama dan subkontraktor lainnya yang berjumlah tiga perusahaan tak ditemukan pekerja asing yang bermasalah. “Walaupun informasi mereka (Indo Fudong) 10 sudah keluar IMTA-nya, tapi nyatakan belum. Datanya belum kami terima,” ujarnya.

Mantan kepala Biro Perlengkapan Setprov Kaltim itu mengatakan, pihaknya telah membuat surat teguran berdasar nota pemeriksaan ditujukan kepada dua perusahaan tersebut. Intinya, sebanyak 118 pekerja yang tidak mengantongi IMTA keluar dari lokasi proyek yang dimiliki PT Indo Ridlatama Power (IRP).

Apa upaya memastikan perusahaan benar menindaklanjuti surat itu? Kata dia, Disnakertrans Kaltim ke depan akan menerjunkan tim. Namun, saat sekarang memilih menunggu selama 12 hari. Bukan berarti memberi toleransi. Namun, sebagai bentuk menghargai iktikad perusahaan yang telah memproses pengurusan izin.

Masak waktu tersebut juga sebagai langkah pembinaan kepada perusahaan. “Yang jelas 118 itu harus dikeluarkan. Kalau tidak diindahkan, mau tidak mau kami jerat dengan sanksi pidana kurungan dan denda (UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan),” tegas dia.

Data hasil verifikasi pekerja asing proyek PLTU itu juga akan diteruskan kepada Kantor Imigrasi I Samarinda –turut membawahi wilayah kerja Kukar. Di luar upaya mengeluarkan dari lokasi proyek, menjadi ranah Imigrasi menindaklanjuti hingga kemungkinan mendeportasi. “Kami sudah konfirmasi Pak Makmur Marzuki (direktur utama IRP). Dalam rapat di DPRD Kaltim sudah janji. Tidak ada izin, akan mereka keluarkan,” sebutnya.

Dirut IRP tersebut juga telah menginformasikan bahwa mereka sedang membahas 118 orang yang belum mengantongi IMTA. Dalam hal ini, masih memercayakan pemilik proyek untuk menyelesaikan.

RETRIBUSI

Sisi lain keberadaan TKA, daerah menerima retribusi dari perpanjangan IMTA. Yakni, penyetoran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) oleh perusahaan sponsor atau yang memperkerjakan. Sebulan mesti membayar USD 100 atau Rp 1,3 juta (asumsi kurs USD 1= Rp 13.000). Namun, sedari awal mesti dibayar penuh setahun alias sebesar USD 1.200 (Rp 15,6 juta).

Kewenangan pemrosesan perpanjangan IMTA dibagi. Pemerintah kabupaten/kota menangani pekerja asing yang berlokasi kerja di satu daerah. Sementara itu, ditangani pemprov, yakni pekerja asing bekerja lintas kabupaten/kota. Sepanjang 2016 ini, tercatat ada 42 pekerja yang memproses perpanjangan di provinsi.

Dari situ, sebesar Rp 607,35 juta yang masuk ke kas Kaltim. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 30 pekerja mencabut IMTA sebelum masa berlaku setahun. “Keseluruhan dari Total E&P Indonesie. Kontrak pengelolaan mereka ‘kan berakhir pengujung 2017 ini,” terang Fathul.

Jadi, provinsi mengembalikan USD 15.200 atau Rp 214,72 juta. Dari segi jumlah retribusi, dibandingkan dengan data 2015, ada penurunan. Sebab, pada 2015, provinsi meraup retribusi dari perpanjangan IMTA sebesar Rp 873,92 juta.

BEDA DATA

Sebelumnya, Disnakersos Balikpapan melaporkan jumlah pekerja asing yang tinggal dan bekerja di Kota Minyak mencapai 253 orang. Tapi, celakanya, pemda setempat tak mengetahui data pasti jumlah TKA yang bekerja.

Sementara berdasar data Disnakertrans Kaltim, pekerja asing di Balikpapan sebanyak 672. Ada selisih jumlah. “Kami juga ingin konfirmasi ke mereka. Data yang kami himpun ini berdasar laporan kabupaten/kota,” ucap kadisnakertrans Kaltim.

Bisa jadi, menurutnya, ada yang sedang proses IMTA. Bisa pula karena data yang disampaikan beda bulan. Namun, data yang mereka pegang per 5 Desember 2016. Fathul menerangkan, sekalipun proses penerbitan IMTA baru di kementerian, namun perusahaan sponsor TKA wajib melaporkan ke pemerintah kabupaten/kota. “Itu yang kemudian diteruskan ke provinsi,” tambahnya.

Mengenai persepsi soal lokasi kerja tenaga kerja asing, terangnya, seperti keikutsertaan TKA  rapat di luar lokasi kerja, tak tergolong bekerja lintas kabupaten/kota. Sebab, penempatan kerja berdasar wilayah kerja.

LEMAH PENGAWASAN

Plt Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) Maruli Hasiloan Tambunan mengatakan, terkait banyaknya TKA ilegal yang lolos bekerja di Indonesia, Kemenaker mengakui bahwa fungsi pengawasan di lapangan masih belum maksimal.

Menurut Maruli, jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan (wasnaker) yang ada belum mampu meng-cover seluruh TKA. “Jumlah wasnaker hanya 1.961 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 370 berstatus penyidik PNS (PPNS),” katanya.

Maruli merinci, dengan jumlah petugas yang tidak sampai 2.000 personel itu, mereka bertugas mengawasi 265.209 perusahaan dan 74.183 TKA. Jumlah tersebut disebut Maruli masih kurang. Namun, dia tidak menyebutkan jumlah ideal petugas yang mengawasi para TKA di Indonesia.

Maruli menambahkan, longgarnya pengawasan tersebut berdampak pada timbulnya celah bagi perusahaan untuk mempekerjakan TKA ilegal. Dengan kondisi seperti itu, Kemenaker hanya mengandalkan kerja sama dengan stakeholder untuk memaksimalkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Khususnya TKA. “Kami menggandeng pemda dan aparat kepolisian. Tujuan sebenarnya untuk kepatuhan. Bagaimana cara membuat perusahaan itu patuh (dengan tidak mempekerjakan TKA ilegal),” tuturnya. (ril/rom/k15)

loading...
Click to comment
To Top