CATAT! Warga Bukit Duri Menang di PTUN, Ahok Wajib Ganti Rugi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Jabodetabek

CATAT! Warga Bukit Duri Menang di PTUN, Ahok Wajib Ganti Rugi

Ilustrasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Warga Bukit Duri Jakarta Selatan menang melawan Satpol PP Pemkot Jaksel terkait penggusuran normalisasi Kali Ciliwung. Hakim menyatakan gugatan warga diterima sepenuhnya.

Dalam pokok gugatan ke PTUN, tercantum penerbitan SK Satpol PP Nomor 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 untuk menggusur sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang dijadikan dasar hukum sudah kedaluwarsa sejak tahun 2015.

Sebenarnya, gugatan ini sudah dilayangkan sebelum rencana penggusuran. Namun, Bukit Duri tetap diratakan dengan tanah pada akhir September lalu,

“Kenapa dikabulkan? Pertimbangan hakim mengatakan bahwa banyak kesalahan yang dilakukan Pemprov. SP (surat peringatan) terbit atas dasar hukum tidak tepat dan tidak profesional,” ujar kuasa hukum warga Vena Soemarwi saat dihubungi, Kamis (5/1).

Perwakilan warga yang menggugat adalah Masenah, Ambrosius Maru, Siti Nurhikmah, dan Sandyawan Sumardi. Vonis itu diucapkan di PTUN Jakarta, siang kemarin (5/1).

Duduk sebagai ketua majelis Baiq Yuliani dengan anggota Adhi Budhi Sulistyo dan Edi Septa Suharza. Tergugatnya adalah Satpol PP Pemkot Jaksel.

Vena mengatakan SP yang dikeluarkan oleh Pemkot Jaksel dan Pemprov DKI Jakarta telah melanggar asas hukum pemerintahan yang baik. Meskipun dikatakan Pemkot Jaksel bahwa dalil keluarnya SP tersebut adalah perda ketertiban umum.

“Secara de facto rumah warga itu diambil untuk normalisasi,” paparnya.

Menurut Vena kemenangan ini dapat menjadi dasar kuat bagi warga untuk memenangkan gugatan class action. Bila berhasil, maka pemerintah harus mengikuti prosedur ganti rugi, termasuk untuk warga yang tidak memiliki surat tanah tetap namun sudah berdomisili di Bukit Duri puluhan tahun.

“Kewajiban dari Pemkot dan Pemprov karena warga rumah sudah dihancurkan. Tanah mereka sudah digunakan untuk program normalisasi. Maka Pemkot dan Pemprov, dalam hal ini Ahok, harus memberikan ganti rugi yang layak” tegasnya.

Dan majelis hakim mengakui tanah-tanah yang digunakan itu, tanah warga yang dimiliki warga turun-temurun disebutkan tadi pada tahun 1920,” pungkasnya. (Rmol/fajar)

To Top