Gubernur: Jangan Suka Khianati Pimpinan! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Gubernur: Jangan Suka Khianati Pimpinan!

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Dipengujung periode kepemimpinannya, Gubernur Sultra, H. Nur Alam mulai melihat gelagat kurang baik dari para aparaturnya. Mantan Ketua DPRD Sultra itu mensinyalir sudah ada oknum pejabat maupun pegawai yang mulai sibuk untuk memastikan posisi aman lalu berafiliasi dengan calon penggantinya. Ironisnya, beberapa birokrat itu diantaranya kecewa karena belum masuk dalam komposisi pemerintahan saat ini. Kecewa dengan kebijakannya, mereka mulai berulah dengan mencari-cari kesalahan dan membangun kesan untuk memojokan pemerintah.

“Jangan suka mengkhianati pimpinan. Kalau tidak sejalan dengan kebijakan gubernur, jangan membuat statemen yang macam-macam atau mengambil sikap berlawanan. Bagaimana pun juga, saya dan Pak Saleh Lasata ini masih pimpinan kalian. Sebagai leader, kami memiliki visi dan misi tersendiri. Makanya, wajar bila kami mengimplementasi kebijakan tersebut. Jangan menjadi durilah. Sebagai bawahan, kalian harus memberi dukungan,” tegas Nur Alam saat memimpin Apel Gabungan Pemprov Sultra, Rabu (4/1).

Mantan Ketua DPW PAN Sultra ini meminta perilaku yang kurang simpatik untuk dihentikan. Bila tidak sepakat dengan kebijakan mereka, tunggu masa periodenya berakhir. Terlebih masa jabatannya tinggal setahun lagi. Tapi jangan membuat gaduh dan diam-diam mulai memprovokasi pegawai lain. Jika terus berlanjut, kerja-kerja pemerintah bakal terhambat. Apalagi masih banyak pekerjaan yang masih harus dituntaskan. Untuk mewujudkan target tersebut kata peraih penghargaan Bintang Maha Putera ini, satuan kerja pemerintah harus fokus dan lebih kompak.

“Kalau mau mencari-cari kesalahan, tentu mudah. Tapi kalau mau jujur, apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup banyak. Berapa panjang jalan dan jembatan yang kita bangun, berapa banyak anak yang tidak mampu dan berprestasi menempuh pendidikan tinggi di luar Sultra. Kesehatan dan pendidikan gratis, tunjangan untuk guru, kepala desa, dokter, TPP dan masih banyak lagi. Jadi jangan memberi penilaian hanya satu sisi. Itu tidak objektif,” sindir suami anggota DPR RI, Asnawati Hasan ini.

Bila belum diakomodir kata gubernur dua periode itu, jangan lantas menyalahkan pemerintah. Sebab cukup banyak pegawai yang harus dipilih. Sementara jabatan sangat terbatas. Apalagi pasca pembentukan Organisasi Perangkat Baru (OPD) baru. Makanya, wajar bila ada yang belum diberikan kesempatan. Jika ingin diberi kepercayaan, jangan menghasut namun tunjukan prestasi dan kinerja. “Keterbatasan periodesasi sehingga semuanya tidak bisa diselesaikan. Begitupun dengan proses pengkaderan. Makanya, masih ada pegawai yang belum mendapat kesempatan. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk pada penempatan pejabat pasca pembentukan OPD baru. Kalau mengikuti keinginan kami, makin banyak yang diakomodir makin bagus. Namun aturan yang membatasi. Apalagi hasil evaluasi pembentuk lembaga, ada beberapa SKPD yang dihilangkan,” kata Nur Alam.

Pada pejabat baru, ia berpesan bisa mengatur organisasi secara proporsional. Agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien, distribusikan secara merata ke bidang hingga ke bawah. “Jangan mendominasi dan tidak termasuk memotong hak-hak bawahan. Untuk memastikan hal itu, antara pimpinan dengan bawahan harus terbangun sinergitas dan memberikan dukungan,” tandas mantan Ketua DPW PAN Sultra tersebut. (Fajar/KP)

loading...
Click to comment
To Top