Harusnya Menhan, Bukan Panglima TNI – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Harusnya Menhan, Bukan Panglima TNI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan penghentian kerja sama militer antara Indonesia dengan Australia mendapat kritikan dari DPR. Anggota Komisi I, Sukamta mengatakan, keputusan tersebut seharusnya dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, bukan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Kalau kerja sama memang secara administrasi ya Menhan,” ujar dia dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (7/1). Karenanya, Sukamta mengaku pihaknya di Komisi I berencana akan memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk meminta penjelasan lebih rinci.”Supaya jelas duduk persoalannya,” tegas dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga berharap pemerintah Indonesia bisa memaafkan kesalahan Australia. Sebab, baik Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Australia sudah meminta maaf atas adanya penghinaan terhadap Pancasila.

“Saya kira sudah ada permintaan maaf dari pejabat resmi di Australia itu cukup,” pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan kedaulatan Indonesia telah dihina oleh militer Australia, lantaran Pancasila telah diplesetkan menjadi pancagila. Atas dasar itu, Gatot lanas membekukan sementara kerja sama militer dengan Negeri Kanguru tersebut.

Adapun kerja sama militer yang dihentikan sementara adalah latihan perang, pertukaran perwira dan pelatihan bahasa. Untuk diketahui, dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pada Pasal 16 mengenai Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara ayat (4) disebutkan menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional dan internasional lainnya.(Fajar/JPG)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top