Pemerintah Cuci Tangan, FPKS: Cabut Kebijakan Penaikan Biaya Administrasi STNK dan BPKB – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Pemerintah Cuci Tangan, FPKS: Cabut Kebijakan Penaikan Biaya Administrasi STNK dan BPKB

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan menaikkan biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

Kenaikan yang mencapai tiga kali lipat sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Termasuk juga kenaikan tarif dasar listrik.

“Kami minta kebijakan itu ditinjau ulang, dievaluasi, bahkan dicabut,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (6/1).

Jazuli menjelaskan, kenaikan biaya BPKB dan STNK mungkin tidak menjadi masalah bagi mereka yang memiliki mobil mewah.

Namun, mayoritas yang terkena dampaknya adalah pengguna sepeda motor.

Sebagian di antara mereka menggunakan sepeda motor untuk menafkahi diri.

“PKS berharap ini tidak diberlakukan pada mereka yang punya sepeda motor. Ini akan memberatkan,” ujarnya.

Apalagi, setelah PP itu muncul, lanjut dia, suara di internal pemerintah justru terkesan lepas tanggung jawab.

Presiden Jokowi mempertanyakan munculnya PP tersebut, termasuk menteri keuangan dan Kapolri yang tidak merasa mengeluarkan kebijakan itu.

“Kalau keputusan yang membuat tidak nyaman, lalu angkat tangan dari tanggung jawab, ini menunjukkan ada persoalan,” sentil legislator dari daerah pemilihan Banten III itu.

Melalui Fraksi PKS, Jazuli mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengeluarkan kebijakan.

Sebab, pernyataan pemerintah yang merasa tidak mengambil keputusan bukanlah yang pertama.

“Kami minta presiden dan pemerintah melakukan kajian serius lebih dahulu sebelum mengambil keputusan,” tegasnya.

Jika disebut bahwa kebijakan kenaikan biaya BPKB dan STNK pernah disetujui Badan Anggaran DPR, Jazuli juga membantah hal itu.

Menurut dia, rapat banggar tidak pernah mengambil keputusan spesifik terkait dengan kenaikan biaya BPKB dan STNK yang masuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

“Di pembahasan DPR, tidak ada kalimat naik tiga kali lipat atau naik 300 persen,” tandasnya.

To Top