Bupati Katingan Selingkuh, Istrinya Tegar dan Menuai Simpati Warga – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Bupati Katingan Selingkuh, Istrinya Tegar dan Menuai Simpati Warga

FAJAR.CO.ID, KASONGAN- Tidak mudah menerima kenyataan yang terjadi seperi kasus yang menimpa Bupati Katingan Ahmad Yantenglie. Namun Endang Susilawati, sebagai istri dan juga seorang ibu, tetap sabar menerima kenyataan yang terjadi. Ketegaran wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Katingan ini, rupanya justru mendapat banyak dukungan dan simpati dari warga Katingan.

“Ibu Endang sangat luar biasa kesabarannya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT,” kata Munti warga Kelurahan Kasongan Lama, Sabtu (7/1).
Cobaan seperti ini, kata Munti, tentu tidak mudah dan sangat berat bagi sebagian besar orang, terutama kaum perempuan dalam menghadapi masalah seperti ini. Oleh sebab itu dia mendoakan, agar masalah ini dapat segera selesai. “Jangan terus berkembang dan menimbulkan berbagai dugaan yang macam-macam,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua PKK Kabupaten Katingan, Daurwati Sakariyas ketika diminta tanggapannya oleh KPNN juga memberikan semangat kepada istri orang nomor satu di Katingan tersebut. Dengan kejadian ini, dia meminta agar Endang bisa tetap bersabar dan tidak larut dalam masalah. Ketika disinggung mengenai  kepengurusan di dalam organisasi PKK Katingan, dia menilai sosok Endang adalah sosok wanita yang tangguh. Mampu memimpin organisasi PKK ke arah yang lebih baik dengan berbagai program yang telah direncanakannya. “Kita hanya bisa mendoakan agar masalah ini cepat selesai. Itu saja,” ucapnya kepada wartawan koran ini dengan singkat.

Sedangkan terkait dengan adanya reaksi berbagai pihak menuntut supaya pemakzulan atau pemberhentian Ahmad Yantenglie atas kasus yang menimpanya segera dilakukan, kini telah menulai pro dan kontra. Ketua DPD KNPI Katingan, Edy Ruswandi berpendapat bahwa kasus perzinahan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk pemakzulan. Dia menilai pasal yang disangkakan oleh penyidik sudah jelas yakni pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Sementara perzinahan atas dasar suka sama suka. Jadi perzinahan itu tidak sama dengan perbuatan asusila.

“Penyidik sudah menetapkan pasal 284 dengan ancaman 9 bulan penjara dan tidak menahan yang bersangkutan dan mengenakan wajib lapor. Artinya beliau masih bisa menjalankan roda pemerintahan. Kecuali beliau tersangka kasus narkoba atau korupsi yang ancaman 4 tahun ke atas beliau akan ditahan dan dapat dimakzulkan. Apalagi dasar pemakzulan hanya atas dasar demo sekelompok orang,” sebutnya.

Selain itu, kata Edy -panggilan akrabnya-, perbuatan seorang suami atau isteri yang bersetubuh dengan wanita atau pria lain dalam suatu ruangan yang tertutup dan dipergoki oleh istri atau suaminya, dapat disebut sebagai perzinahan. Perbuatan tersebut dapat dipidana karena zina, sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak sesuai Pasal 284. Lalu dia mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Meski demikian, dia secara tegas tidak menampik bahwa perzinahan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Namun setiap perbuatan ada pasal-pasal yang mengaturnya serta akibat-akibat dari pasal yang disangkakan.

“Marilah kita bijak menyikapi persoalan ini dan saat ini polisi sudah bekerja . Namun roda pemerintahan harus tetap berjalan dan bupati dapat bekerja kembali. Dan jadikan ini sebuah pelajaran untuk beliau dan kita semua. Dan kehilafan pribadi ini tidak ada hubungannya dengan prestasi beliau sebagai Bupati. Kami sebagai pemuda menyambut baik kebijakan beliau tentang pembangunan di bidang kepemudaan,” terangnya.

Sebelumnya menyikapi tuntutan massa , Ketua DPRD Kabupaten Katingan Ignatius Mantir L Nussa menegaskan, pasti akan merespon apa yang disampaikan warga. Bahkan dia berjanji akan melakukan rapat internal di lembaga DPRD Katingan. Namun dia meminta waktu selama dua hari untuk membahas masalah ini.

“Sebab ada aturan, kita tidak bisa bekerja di hari libur. Kebetulan dua hari kedepan ini hari libur. Nanti pada hari Senin kita akan segera membahas masalah ini. Kita akan mengambil langkah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hal ini,” janji Mantir.

Di depan massa, politisi PDI Perjuangan ini juga merasakan hal yang sama dengan massa yang datang saat itu. Dia mengaku sangat kecewa dan malu atas kejadian itu. Bahkank, dia ingin kejadian seperti ini tidak terulang.

“Biar ini menjadi yang pertama dan terakhir. Untuk itu saya juga mengajak kita semua mengawasi proses hukum yang sedang berjalan. Kami secara kelembagaan pasti memproses sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Selain Mantir, anggota DPRD Kabupaten Katingan Fahmi Fauzi menambahkan, supaya seluruh masyarakat tenang sambil mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Lalu berikutnya dia meminta, walaupun saat ini kepala daerah sedang menjalani proses hukum, namun roda pemerintahan harus tetap berjalan. Terakhir, dia ingin jangan sampai ada masyarakat membuat tindakan sendiri-sendiri dalam persoalan ini.

“Sebab apabila pada saat ini secara sah menurut hukum dan menyakinkan semua pihak, maka DPRD Katingan akan menggelar paripurna dalam rangka penyelesaian persoalan ini,” tandasnya. (eri/kpnn/nha)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top