Ichsanuddin Noorsy Beberkan Pertemuannya dengan Para Tersangka Makar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Ichsanuddin Noorsy Beberkan Pertemuannya dengan Para Tersangka Makar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Ichsanuddin Noorsy diperiksa Polda Metro Jaya secara intensif hingga Selasa (10/1) dini hari tadi. Dia dimintai keterangan terkait pertemuannya dengan para tersangka makar di Rumah Amanat Rakyat, serta kehadirannya di aksi 212.

“Saya ditanya tentang peristiwa 17 November, lalu ditanya 20 November di UBK dan kehadiran saya di 212. Berkaitan dengan sejumlah tersangka makar, saya ditanya hubungan saya dengan mereka, termasuk hubungan saya dengan Ratna Sarumpaet, Hatta Taliwang, Rachmawati Soekanro Putri, SBP,” terang Ichsanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (10/1).

Pada tanggal 17 November, Ichsanuddin lebih banyak bicara soal politik uang yang dinilainya sudah merusak demokrasi. Dia juga bercerita soal mekanisme demokrasi korporasi yang merupakan bagian dari acara bedah buku ‘Revolusi Belum Selesai’.

Selanjutnya, pada pertemuan tanggal 20 November 2016, Ichsanuddin lebih banyak berbicara mengenai isu strategis dan kekinian, termasuk soal rencana penegakan hukum dalam konstruksi penistaan agama. “Lalu pada acara 20 Nivember saya dicoba konfirmasi atas notulen yang beredar. Saya bilang, saya datang telat dan pulang duluan pada 20 November itu,” katanya.

Menurutnya, dalam pertemuan itu dia juga membahas isu strategis di panggung internasional mengenai kemenangan Donald Trump terhadap Hillary Clinton. “Sedangkan isu kekiniannya adalah dampak dari kalahnya China di konflik laut China selatan yang akan membawa pertarungan lebih tajam tentang posisi Amerika terhadap China dan itu berdampak ke Indonesia. Itu berkaitan dengan posisi perekonomian,” paparnya.

Seanjutnya, penyidik juga menanyakan masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, gagasan besar dari pertemuan dengan para tersangka makar yakni mengembalikan ke UUD 1945 yang asli.

“Saya menyebut amandemen UUD ’45 ke UUD tahun 2002 sendiri tanpa kajian akademik dan riset yang cukup dan tergantung modal, modal apa yang anda mau ambil. Modal Amerika atau modal Prancis, padahal sesungguhnya pada November ’98 sudah terjadi perubahan, khususnya pasal 6 ayat 2, tentang presiden dan wakil presiden dipilih lima tahun sekali dan sesudahnya dapat dipilih kembali lalu diubah sesudahnya dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatannya,” terang dia.

“Itu kan dimulai dengan perdebatan panjang kalau pada sidang umum MPR November 98. Perdebatan itu karena kebetulan skripsi tata negara saya bekaitan dengan itu jadi saya tau persis. Sementara amandemen pada 2002 tanpa kajian akademik, dan itu dipersoalkan banyak orang. Bagaimana kalau dikembalikan ke UUD ’45? Sesungguhnya sama dan ini perdebatan menarik,” lanjut dia.

Menurutnya, perlu ada kajian seberapa efektifnya amandemen tersebut dan seberapa jauh ketentuan saling bertentangan satu dengan yang lain dan seberapa jauh amandemen itu bertentangan dengan kata pembukaan.

“Dan ini kata kuncinya bertentangan dengan semangat kejuangan funding father kita. Di sini saya ditanya apakah konsep kembali ke UUD 45 itu sudah ada kajian akademik atau tidak. Saya bilang, saya tidak tahu dan tidak ngerti, tapi yang menarik adalah jadi bagaimana kalau kembali secara politik, kalau memang proses politik dan jika keputusan politik adalah sah, ya sah saja. Walaupun secara akademik dia bisa dilakukan kajian lebih dalam,” terang dia. (Fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top