Sebut Saksi Sidang tak Memenuhi Kualitas, Kuasa Hukum Ahok tak Paham Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Jabodetabek

Sebut Saksi Sidang tak Memenuhi Kualitas, Kuasa Hukum Ahok tak Paham Hukum

FAJAR.CO.ID, Sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang tedakwa dugaan penistaan agama, Basuki T Purnama atau Ahok, dinilai tidak memenuhi kualitas dalam persidangan.

Pasalnya, saksi-saksi tersebut tidak mendengar, melihat, dan mengalami langsung kejadian saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu.   

Hal ini disampaikan Edi Danggur salah satu penasihat hukum terdakwa, Basuki T Purnama atau Ahok. 

“Ternyata saksi yang diajukan pada 3 dan 10 Januari tidak punya kualitas seperti itu, artinya tidak memenuhi syarat. Semua saksi yang diperiksa hanya dengar dari orang lain,” kata Edi dalam diskusi ‘Mempertanyakan Kredibilitas Saksi Pelapor di Persidangan Ahok’ di Rumah Lembang, Jakarta, Kamis (12/1).

Edi menjelaskan, sosok yang dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa dalam persidangan Ahok hanya mendengar keterangan dari orang lain. Karena itu, keterangan saksi tersebut tidak bisa dipercaya.

“Kesaksian demikian tidak patut dipercaya dan dianggap saksi yang tidak kredibel,” ucap Edi.

Namun sayangnya, pernyataan Edi Danggur tersebut, jauh sebelumnya telah dibantahkan oleh Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, Taufik CH. 

Menurut Taufik, permasalahan saksi telah diatur dalam judicial review MK 2010 soal pasal 1 angka 26 KUHAP, yang menjelaskan persyaratan saksi meskipun tidak melihat kejadian dalam satu unsur pidana.

“Ahok dan kuasa hukumnya tak paham hukum. Kalau persoalan saksi, kan sudah ada judicial review MK 2010 soal pasal 1 angka 26 KUHAP. Itu cara tim Ahok saja, hakim jangan terpengaruh,”  jelas Taufik CH, dalam diskusi Bedah di Kafe Mandailing, Jakarta Selatan, Kamis (5/1) lalu.

Menurutnya, Berdasarkan hasil judicial review yang sudah disahkan MK, pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan saksi tidak harus melihat langsung kejadian yang mengandung unsur pidana. Berdasarkan kemajuan teknologi, saksi bisa berpedoman pada ilmu, fasilitas atau alat.

“Jadi kesaksian yang dihadirkan JPU bisa diterima. Karena mereka memiliki bukti lewat medsos atau perangkat elektronik,” kata Taufik.

Taufik juga mematahkan soal afiliasi politik yang dituduhkan Ahok kepada salah satu saksi. Menurut dia, semua masyarakat Indonesia yang sudah punya hak politik pasti memiliki pilihan politik. Hal itu wajar dan tidak boleh dicampur adukkan dalam kasus pengadilan.

“Yang patut dicurigai kenapa tak ada saksi fakta yang mau hadir,” demikian Taufik. (Rmol/jpn/fajar)

loading...
Click to comment
To Top