Panggil Umar Samiun, KPK Abaikan Aturan Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Panggil Umar Samiun, KPK Abaikan Aturan Hukum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra selaku Penasehat Hukum Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gegabah dalam melakukan pemanggilan terhadap kliennya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Menurut KPK dibeberapa media bahwa pihaknya sudah dua kali melayangkan surat panggilan kepada Umar Samiun untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, dari dua kali panggilan itu, Umar Samiun tidak hadir dengan alasan surat pertama tidak diterima sampai sekarang dan surat kedua dikirim ke kantor Bupati, padahal Umar Samiun saat ini sedang cuti pilkada diluar tanggungan negara.

“Surat panggilan ke dua diterimanya melalui staf pemerintahan Kabupaten Buton, sehari menjelang jadwal pemanggilan. Padahal dalam penetapan tersangka, alamat Samsu ditulis dengan jelas. Namun, KPK mengirimkan surat panggilan ke kantor Bupati Buton, padahal tahu bahwa Samsu sedang cuti diluar tanggungan negara,” jelas Yusril dalam rilis yang diterima redaksi fajar.co.id, Jum’at (13/1).

Yusril menegaskan, KPK dalam memanggil orang untuk dimintai keterangan seharusnya patuh terhadap bunyi pasal 2 dalam KUHAP bahwa tersangka haruslah dipanggil dengan cara yang patut dengan mempertimbangkan jarak antara pulau Buton di Sulawesi Tenggara dengan kantor KPK di Jakarta.

“Surat panggilan harus diterima tersangka minimal tiga hari sebelum jadwal pemeriksaan,” tegasnya.

Sekedar diketahui, dalam putusan persidangan di pengadilan Tipikor, Umar Samiun mengaku memang mentransfer uang Rp1 miliar ke rekening atas nama CV Ratu Samagat dengan keterangan Down Payment (DP) Batu Bara.

Transfer itu dilakukan atas desakan advokat Arbab Paproeka yang mengatasnamakan Akil Mochtar. Dalam pernyataannya, jika tidak diberikan maka kemenangan Umar Samiun akan dianulir oleh Akil.

Sementara itu, Akil Mochtar usai persidangan menyangkal keterangan Umar Samiun. Ia mengaku tidak pernah menerima uang yang dikirim oleh Umar Samiun. “Yang tidak singkronnya itu, ada orang mengatasnamakan saya meminta uang, tapi mereka tidak mengkonfirmasi kepada saya langsung,” kata Akil.

Dalam amar putusan Pilkada Buton berbeda dengan amar putusan dalam kasus sengketa pilkada daerah lain yang melibatkan Akil Mochtar. Dalam amar putusan Pilkada Buton bukan tertulis terbukti melakukan suap, melainkan patut diduga melakukan suap kepada Akil Mochtar. (Hrm/Fajar)

Click to comment
To Top