Yusril: KPK Tidak Perlu Mengancam Umar Samiun – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Yusril: KPK Tidak Perlu Mengancam Umar Samiun

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak perlu menebar ancaman melalui media massa kepada Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun. Hal itu ditegaskan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Umar Samiun, Jum’at (13/1).

Pernyataan tersebut menyusul adanya statemen dari Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada sejumlah media bahwa pihaknya berupaya melakukan pemanggilan paksa terhadap Umar Samiun karena dianggap telah mangkir dari dua panggilan KPK. Sementara pihak Umar Samiun sendiri merasa tidak pernah menerima surat panggilan pertama. Sementara surat panggilan kedua yang diterima sehari sebelum jadwal pemeriksaan 6 Januari dikirim ke kantor Bupati, padahal Umar Samiun saat ini tengah menjalani cuti pilkada yang juga diketahui oleh KPK.

“Sampai saat ini KPK belum pernah melayangkan panggilan ketiga kepada Samsu. Jadi, tidak perlu mengancam Samsu dengan mengatahan hari ini Jumat (13/1) sebagai batas akhir bagi Samsu untuk datang memenuhi panggilan KPK. Ancaman tersebut sama sekali tidak punya dasar hukum,” tegas Yusril melalui rilis yang diterima redaksi fajar.co.id, Jumat (13/1).

Olehnya itu, Yusril mengajak KPK agar sama-sama menegakkan hukum dengan adil dan benar serta mematuhi dengan saksama semua ketentuan hukum acara pidana. Ia juga mengingatkan kepada KPK bahwa jika nantinya akan ada panggilan lagi kepada Umar Samiun, maka harus dilakukan pemanggilan dengan cara yang patut sesuai arahan KUHAP, jika demikian Yusril yakin kliennya akan taat hukum untuk hadiri panggilan KPK.

“Bahwa benar atau tidaknya Samsu melakukan apa yang dituduhkan KPK, mari kita sama-sama buktikan di pengadilan. KPK tidak perlu membangun opini melalui media bahwa yang bersangkutan memang bersalah. Biar nanti di pengadilan nanti sama-sama membuktikan apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak,” tutupnya.

Sekedar diketahui, dalam putusan persidangan di pengadilan Tipikor, Umar Samiun mengaku memang mentransfer uang Rp1 miliar ke rekening atas nama CV Ratu Samagat dengan keterangan Down Payment (DP) Batu Bara.

Transfer itu dilakukan atas desakan advokat Arbab Paproeka yang mengatasnamakan Akil Mochtar. Dalam pernyataannya, jika tidak diberikan maka kemenangan Umar Samiun akan dianulir oleh Akil.

Sementara itu, Akil Mochtar usai persidangan menyangkal keterangan Umar Samiun. Ia mengaku tidak pernah menerima uang yang dikirim oleh Umar Samiun. “Yang tidak singkronnya itu, ada orang mengatasnamakan saya meminta uang, tapi mereka tidak mengkonfirmasi kepada saya langsung,” kata Akil.

Dalam amar putusan Pilkada Buton berbeda dengan amar putusan dalam kasus sengketa pilkada daerah lain yang melibatkan Akil Mochtar. Dalam amar putusan Pilkada Buton bukan tertulis terbukti melakukan suap, melainkan patut diduga melakukan suap kepada Akil Mochtar. (Hrm/Fajar)

Click to comment
To Top