Soal Kasus Bupati Buton, Yusril Ajak KPK Buktikan di Pengadilan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Soal Kasus Bupati Buton, Yusril Ajak KPK Buktikan di Pengadilan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra dan Agus Dwiwarsono selaku penasehat hukum Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun cukup gerah dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap telah membangun opini di media seolah-olah kliennya benar-benar bersalah.

Olehnya itu, Yusril melalui rilisnya mengajak KPK agar bersama-sama menegakkan hukum dengan adil dan benar serta mematuhi dengan seksama semua ketentuan hukum acara pidana.

“Bahwa benar atau tidaknya Samsu melakukan apa yang dituduhkan KPK, mari sama-sama kita buktikan di pengadilan. KPK tidak perlu membangun opini melalui media bahwa yang bersangkutan memang bersalah. Biar di pengadilan nanti kita sama-sama membuktikan apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak,” tegas Yusril.

Yusril menjelaskan, ketidakhadiran Umar Samiun atas panggilan KPK cukup beralasan. Dalam panggilan pertam apada 23 Desember 2016 lalu tidak pernah diterima Umar Samiun sampai detik ini. Sementara surat panggilan kedua yang dikirimkan ke kantor Bupati Buton dianggap salah alamat. Pasalnya, Umar Samiun saat ini berstatus cuti diluar tanggungan negara.

“Samsu bukan tidak mau hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Samsu tidak datang karena tidak pernah menerima surat panggilan pertama dari KPK. Sedangkan surat kedua diterimanya melalui staf pemerintah Kabupaten Buton, sehari menjelang jadwal pemanggilan,” jelasnya.

Padahal, lanjut Yusril dalam penetapan tersangka, alamat Umar Samiun ditulis dengan jelas. “KPK harusnya mematuhi bunyi pasal 2 dalam KUHAP bahwa tersangka haruslah dipanggil dengan cara yang patut, dengan mempertimbangkan jarak antara Pulau Buton di Sulawesi Tenggara dengan Kantor KPK di Jakarta. Surat panggilan harus diterima tersangka minimal tiga hari sebelum jadwal pemeriksaan,” tukasnya.

Sekedar diketahui, dalam putusan persidangan di pengadilan Tipikor, Umar Samiun mengaku memang mentransfer uang Rp1 miliar ke rekening atas nama CV Ratu Samagat dengan keterangan Down Payment (DP) Batu Bara.

Transfer itu dilakukan atas desakan advokat Arbab Paproeka yang mengatasnamakan Akil Mochtar. Dalam pernyataannya, jika tidak diberikan maka kemenangan Umar Samiun akan dianulir oleh Akil.

Sementara itu, Akil Mochtar usai persidangan menyangkal keterangan Umar Samiun. Ia mengaku tidak pernah menerima uang yang dikirim oleh Umar Samiun. “Yang tidak singkronnya itu, ada orang mengatasnamakan saya meminta uang, tapi mereka tidak mengkonfirmasi kepada saya langsung,” kata Akil.

Dalam amar putusan Pilkada Buton berbeda dengan amar putusan dalam kasus sengketa pilkada daerah lain yang melibatkan Akil Mochtar. Dalam amar putusan Pilkada Buton bukan tertulis terbukti melakukan suap, melainkan patut diduga melakukan suap kepada Akil Mochtar. (Hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
To Top