MK Bentuk Majelis Kehormatan Selidik Kasus Patrialis Akbar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

MK Bentuk Majelis Kehormatan Selidik Kasus Patrialis Akbar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konsitusi (MK) resmi membentuk Majelis Kehoramatan untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim konstitusi Patrialis Akbar, setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, pembentukan Majelis Kehormatan berdasarkan pada usulan dari Dewan Etik MK. Di mana di dalam Mejelis kehormatan akan diisi oleh lima orang. Semuanya berasal dari unsur yang berbeda, yakni Hakim MK, anggota Komisi Yudisial (KY), mantan Hakim MK, guru besar dalam bidang hukum, dan satu tokoh masyarakat.

“Satu orang Hakim Konstitusi dalam Majelis Kehormatan MK akan diisi oleh Anwar Usman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MK,” ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Jumat (27/1).

Selain itu personel lainnya Achmad Sodiki yang merupakan mantan Hakim MK, Bagir Manan yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung merupakan dari unsur Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, personel dari unsur tokoh masyarakat yakninya ditunjuk mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said.

“Seteiah nama-nama Majelis Kehormatan terkonfirmasi dan terpenuhi seluruhnya, maka MK akan segera menetapkkan dengan Keputusan Ketua MK tentang Pembentukan Majelis Kehormatan MK dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” ungkapnnya.

Karenanya, setelah resmi terbentuk nantinya para Majelis Kehormatan tersebut akan melakukan penyelidikan apakah yang dilakukan oleh Patrialis tergolong berat atau ringan.

Sebelumnya, KPK menangkap Patrialis bersama sepuluh orang lainnya di tiga lokasi berbeda. Yaitu lapangan golf Rawamangun, Sunter, dan Grand Indonesia. Dalam penangkapan, KPK menyita barang bukti berupa voucher pembelian mata uang asing dan sejumlah dokumen.

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang tersangka. Patrialis ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pembahasan judicial review atau uji materi UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KPK juga menetapkan rekan Patrialis, Kamaluddin (KM) sebagai perantara.

Selain itu, KPK juga menetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka Basuki Hariman (BHR) selaku pengusaha dan Ng Fenny (NGF) selaku sekretaris Basuki. Basuki diduga menyuap Patrialis sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu.

“BHR memberikan janji kepada PAK terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka pengurusan perkara dimaksud,” papar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamal dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara sebagai pemberi, Basuki dan Ng Fenny dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Fajar/JPG)

Click to comment
To Top