Sudah Bolos Kerja Ditambah Gelapkan Dana Rp 300 Juta, Oknum PNS ini Bakal Dipecat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Sudah Bolos Kerja Ditambah Gelapkan Dana Rp 300 Juta, Oknum PNS ini Bakal Dipecat

ilustrasi

FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN – Proses hukum terus berlanjut terhadap oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP2KB) Balikpapan berinisial HW (29). Ia diduga menggelapkan dana BPMP2KB Rp 300 juta untuk kepentingan pribadi.

Kepala Badan Kepengawaian Daerah (BKD) Balikpapan Robi Ruswanto mengatakan, saat ini HW sudah melewati proses pemeriksaan awal dan dijatuhi hukuman indisipliner berat.

“Sebelum saya di BKD itu sudah diproses dalam penjatuhan hukuman disiplin. Jadi sudah ada pemeriksaan awal dan lanjutan.

Saat ini kami melihat kelanjutan dari hasil pemeriksaan awal,” ujar Robi, kemarin.

Dia menjelaskan, sesuai dengan undang undang Aparatur Sipil Negeri (ASN) jenis pelanggaran HW termasuk pelanggaran berat. Yaitu, disebabkan HW sudah melewati 60 hari tidak masuk kantor.

“Itu masuk pelanggaran berat. Tapi saya melihat sudah ada keputusan dari tim untuk menjatuhkan sanksi. Kemungkinan yang bersangkutan dipecat,” terangnya.

Robi mengklaim bahwa praktek penggelapan dana Rp 300 juta oleh HW itu adalah perbuatan oknum.
“Dari jauh-jauh hari pak wali kota sudah mengingatkan semua PNS khususnya bagian pengelola keuangan supaya tidak melakukan penyalahgunaan keuangan. Tapi sekali lagi ini adalah perbuatan oknum sehingga dikembalikan kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Balikpapan (Uniba) Wawan Sanjaya SH menilai, klaim oknum HW menggelapkan dana BPMP2KB, bisa dibenarkan.

“Hal itu bisa benarkan adalah perbuatan oknum. Tapi itu tergantung hasil penyelidikan dari kepolisian, dilihat dulu apakah cara mendapatkan uang itu yang bersangkutan mencuri dari tempat tertentu atau memang diserahkan untuk kepentingan lain. Kalau misalnya uang itu diambil oleh yang bersangkutan dari tempat tertentu, berarti kan ada unsur kelalain dalam penyimpanan uang itu. Tapi kalau ternyata uang itu diambil bukan dengan cara melawan hukum tapi karena memang dia diamanahi untuk memegang uang itu kemudian mengambil untuk kepentingan pribadi berarti itu perbutan secara pribadi (oknum),” beber Wawan.

Untuk membuktikan tersebut ada kewenangan dan tugas kepolisian.

“Sejauh mana proses penyelidikan oleh kepolisian, perkembangannya tentang saksi-saksi yang diperiksa, kemudian dari instansi itu siapa saja yang diperiksa. Kemudian penggnaan uang itu rencananya digunakan untuk apa, kenapa kok harus dia yang memegang, itu harus digali lebih dalam,” pungkasnya. (tur)

Click to comment
To Top