Fahri Hamzah Lontarkan Kritik Pedas ke KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Fahri Hamzah Lontarkan Kritik Pedas ke KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Dia menilai saat ini penangkapan seseorang tidak lagi melalui mekanisme yang sebenarnya.

“Masalahnya sekarang orang kalau ditangkap negara kan nggak ada mekanismenya. Nggak ada klarifikasi, nggak ada apa, nggak perlu menunjukkan alat bukti, tangkap. Digrebek tengah malam, sekarang sudah nggak ada prosedurnya,” sindirnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Karena itu, mundurnya Patrialis dari MK dianggap wajar. “Supaya MK-nya tidak repot ya memang mengundurkan diri. Karena nggak ada mekanisme lain, karena juga kan orang mau melawan apa, orang sudah ditangkap,” sebut Fahri.

Dia juga menganggap penangkapan Patrialis adalah sesuatu yang wajar. Pasalnya, KPK sebelumnya menyatakan sudah menyadap hakim MK itu.

“Seperti kata KPK, sudah diintip enam bulan ya terlalu banyak kesalahannya yang ketauan. Siapa juga kalau disadap enam bulan pasti banyak salahnya,” tegas legislator asal NTB itu.

Dia membantah persoalan ini karena sistem di MK Lemah. Menurut Fahri, MK termasuk lembaga paling transparan dan terbuka di Indonesia. Bahkan mendapatkan pujian sebagai salah satu institusi dengan keterbukaan informasi publik yang paling baik.

“Dari dulu sejak zaman Pak Jimly sistemnya sudah sangat bagus. Ini bukan soal sistem, ini soal orang itu kalau diintip pasti ketauan,” imbuhnya.

Fahri lantas mengatakan, di Indonesia, saat ini korupsi tidak lagi dikaitkan dengan persoalan sistem dan kerugian negara. Akan tetapi dengan moralitas yang ditentukan melalui penyadapan.

Dengan kata lain, tindak rasywah didefinisikan sebagai kerusakan sistem dan kerugian negara sebagaimana yang ada di dalam undang-undang. Adapun definisi yang dimaksud yakni, setiap orang yang melanggar undang-undang, memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain, dan merugikan keuangan negara.

“Pasal itu sudah nggak ada lagi. Tidak ada lagi persoalan kerugian negara tapi yang ada adalah moralitas yang diawasi melalui penyadapan. Itu definisi korupsi yang terbaru,” tutur Fahri.

Dia juga membantahnya adanya pola rekrutmen terhadap hakim MK yang salah. Panitia seleksi (Pansel) juga sudah mumpuni. “Cuma begini, apa kita sepakat mau mengadakan pengadilan moral? gitu aja. Artinya, kita intip orang itu begitu ada tindakannya yang salah atau pergaulannya yang salah, itu kita ungkap ke publik. apa kita mau kembali ke situ?” ucap dia.

Jika ingin kembali dengan aksi sadap menyadap, menurutnya itu kemunduran dalam bernegara. “Sebab bernegara harus berdasarkan atas hal-hal yang terukur, sistem yang dirusak, kemudian kerugian negara yang ditimbulkan,”pungkas Fahri. (Fajar/JPG)

To Top