Usai Bertemu Ormas dan Tokoh Lintas Agama, DPD Minta Ini ke Jokowi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Politik

Usai Bertemu Ormas dan Tokoh Lintas Agama, DPD Minta Ini ke Jokowi

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan para tokoh lembaga keagamaan serta organisasi masyarakat (ormas) menggelar pertemuan, Rabu (1/2).

Ada tiga kesepakatan dalam pertemuan itu, yang nantinya digunakan sebagai landasan desakan kepada pemerintah guna segera menata kesemrawutan bangsa.

“Hal itu akan segera dilayangkan melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI kepada wartawan usai pertemuan di Gedung DPR, Rabu (1/02).

Para tokoh agama dan ormas yang hadir dalam pertemuan dengan DPD RI itu antara lain, PP Muhammadiyah yang wakili, Haedar Nasir, Wakil Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Priyo Budi Santoso, Ketua Presidium KWI, Ignaatius Suharyo, Ketua Umum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Walubi, Hartati Murdaya dan Ketua Umum SBSI, Muchtar Pakpahan.

Menurut Farouk, pihaknya menyadari bangsa ini sedang dalam ancaman sosial.

“Kami menyadari bahwa bangsa kita akhir-akhir ini disamping diterpa berbagai bencana alam, juga telah semrawut lantaran diterpa bencana sosial yang serius,” ungkap

Menurutnya, timbul kecemasan atas sejumlah isu yang beredar di masyarakat dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpotensi memecah keutuhan bangsa.

“Pertemuan para tokoh, kami terpanggil membangun kesamaan persepsi dan
pemahaman untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik serta lahir pemikiran
menyikapi kondisi aktual kebangsaan,” ujarnya.

Farouk juga mengaku, hasill pertemuan itu dihasilkan tiga kesepakatan yakni, menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak lagi mempersoalkan keberagaman apalagi dengan saling menuduh satu sama lain sebagai intoleran, tidak pancasilais, anti kebhinekaan, mengancam NKRI dan yang serupa, baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial.

Kedua, sambung Farouk, pemerintah melalui keamanan dan penegak hukum untuk melakukan
penegakan hukum secara profesional dan tidak melakukan pembiaran adanya pelanggaran hukum.

“Ini salah satunya isu SARA contohnya kasus Ahok,” tegasnya.

Terakhir, lanjutnya, memohon kepada presiden selaku kepala negara untuk mengadakan suatu forum dialog rekonsiliasi nasional yang melibatkan semua komponen bangsa.

“Hasil rekonsialisasi kami (DPD, tokoh agama dan ormas, red) ini akan dituangkan dalam surat dan besok akan langsung dilayangkan ke Presiden Jokowi,” kata Farouk.

Sementara itu, Ketua Umum SBSI, Muchtar Pakpahan. Dia mengatakan, kesemrawutan bangsa ini memang belum kronis. Namun, bila disikapi terdapat oleh pemerintah khususnya instansi yang berkaitan, contohnya dalam kasus Ahok.

“Dalam kasus Ahok ini jelas ada pembiaran dari pemerintah sehingga berlarut-larut dan kian melebar,” tukas Pakpahan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (1/2).

Seharusnya, kata Pakpahan, langsung ditindak lanjuti secara hukum sehingga tidak membesar dan menimbulkan ketegangan terhadap rakyat.

“Seharusnya ada pencegahan dari awal. Tidak memberikan pemeliharaan dan fasilitas,” tuntasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top