Legislator Sulsel Dukung “Kompensasi” PNS yang Kerja 7 Hari – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Legislator Sulsel Dukung “Kompensasi” PNS yang Kerja 7 Hari

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana untuk memberikan uang lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk pada Sabtu dan Minggu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengeluarkan wacana agar pegawai negeri sipil (PNS) masuk kerja pada Sabtu, Minggu atau hari libur dengan alasan hakikatnya pelayanan publik tak boleh libur. Dia mengatakan, tidak ada alasan masyarakat tidak mendapat pelayanan.

Ditambahkan, Sekretaris Deputi Bidang SDM Kementerian PAN-RB Aba Subagja‎ untuk memotivasi para PNS yang bakal masuk saat hari libur tersebut pihaknya mempersiapkan tambahan penghasilan.

“Ada, sistemnya nanti ada uang lembur pastinya. Meski negara ada tambahan biaya, tapi outputnya kan bagus untuk pelayanan masyarakat, ini bagus sekali,” kata Subagja di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu 1 Februari 2017.

Subagja menuturkan, ketentuan PNS masih saat hari libur ini hanya berlaku bagi PNS yang bekerja di instansi pelayanan publik, sehingga tidak semua PNS.

“Kenapa kita tidak semua, kalau semua jatuhnya kita pemborosan anggaran, kalau hanya masuk administrasi, bayar listrik, bayar AC dan lainnya,” ujar dia.

Hanya saja PNS masuk pada Sabtu dan Minggu itu baru rencana. Untuk menerapkan kebijakan itu, perlu aturan yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB.

Selain menyiapkan uang lembur, Menteri PAN-RB juga mengupayakan menaikkan gaji PNS seperti yang diterima pegawai swasta perusahaan besar.

“Gaji PNS harus tinggi. Gaji PNS harus sama dengan pegawai swasta yang memiliki standar gaji yang baik, sehingga tidak perlu lagi memikirkan macam-macam untuk menambah penghasilan,” ujar Menpan RB.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi II DPR RI asal Tanah Luwu, Amran SE menyambut baik adanya usulan yang dilontarkan Menpan.

“Soal bagaimana hitungan kompensasi lemburnya tentu dari pihak Menpan yang lebih tahu,” kata politisi Partai Amanat Nasional kepada Palopo Pos, Kamis 2 Februari 2017 di Gedung DPR RI, Jakarta.

Lanjut Amran, terkiat PNS mana yang lembur menurut Amran adalah sebaiknya bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal pelayanan. Misalnya RS dan perizinan yang tidak boleh ada waktu stop.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi NasDem, Luthfy A Mutty juga mengungkapkan hal yang sama. Dikatakan mantan Bupati Lutra ini, kalau PNS itu digaji untuk bekerja dari Senin-Jumat dari jam 08.00 hingga 16.00.

“Jadi kalau ada PNS yang kerja diluar ketentuan tersebut maka harus dibayar lembur. Kalau tidak itu namanya pemerkosaan,” katanya.

Terkait soal gaji, idelanya menurut Luthfy gaji PNS harus setara dengan pegawai swasta pada level yang juga setara. Keuntungannya, lulusan terbaik dari perguruan tinggi tertarik menjadi PNS.

“Jika tidak maka lulusan terbaik hanya tertarik kerja di swasta,” sebutnya.

Dengan bergaji tinggi, hal ini juga akan mendorong peningkatan performa PNS. Namun perlu dijaga agar gaji tinggi tetapi kinerja tidak meningkat karena memang SDM aparatur yang rendah.  (idr/fmc)

Click to comment
To Top