5 Lulusan Dokter Spesialis Ini Wajib Ikut Program WKDS – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

5 Lulusan Dokter Spesialis Ini Wajib Ikut Program WKDS

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Perpres tersebut isinya mewajibkan setiap lulusan dokter spesialis untuk bertugas memberikan pelayanan kesehatan di seluruh daerah di Indonesia. 

Kepala Badan PPSDM Kemenkes, Usman Sumantri dalam temu media di Kantor Kemenkes menjelaskan, wajib kerja dokter spesial diinisiasi akibat terlalu banyaknya dokter spesialis yang rembuk hanya di kota-kota besar. Seperti di Jakarta, Yogyakarta, Sulut, Bali, Sulsel, dan Sumut.

Program wajib kerja dokter spesialis ini juga sebagai penguatan pelayanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan di daerah. Namun, perlu diketahui, kata Usman penempatan tenaga dokter spesialis bahkan mendapatkan insentif dari pemerintah pusat ditambah dari pemerintah daerah.

Tetapi sebelum dilakukan penempatan, kata Usman, pemda setempat terlebih dahulu melengkapi saran prasarana penunjang kerja si-dokter spesialis. 

Berdasarkan Data Konsil Kedokteran Indonesia per 31 desember 2015 kalau dokter spesialis bertumpu di kota besar seperti di Jakarta dengan rasio 68 per 100 ribu penduduk, dan di Sulsel 16 per 100 ribu penduduk.

Sementara daerah yang kekurangan tenaga dokter spesialis kebanyakan di wilayah Indonesia Timur yani NTT, Sulbar, NTB, Maluku, Papua, Kalbar, Sultra dan masih banyak lagi.

Program tersebut efektif berlaku bagi dokter spesialis yang lulus setelah ditandatanganinya perpres tanggal 12 Januari 2017,lalu. “Bagi yang lulus sebelum tanggal 12 Januari sifatnya sukarela, tidak wajib. Tapi bagi yang lulus setelah 12 Januari wajib,” kata Usman.

Usman menjelaskan dokter spesialis yang diprioritaskan ikut dalam program ini adalah spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis bedah, serta spesialis anestesi dan terapi intensif.

Namun, bagi para dokter spesialis yang ditempatkan ke daerah tidak perlu khawatir dengan gaji. Pasalnya, berdasarkan peraturan pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam rentang Rp23 sampai Rp30 juta per bulan serta dari pemerintah daerah di tempat dokter tersebut bekerja. 

Ditambahkan Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Poedjo Hartono mengungkapkan gaji dokter spesialis di daerah bahkan bisa mencapai Rp80 juta per bulan.

Seperti yang dicontohkan di Tidore, dimana dokter spesialis yang ditempatkan selain mendapatkan gaji dari pusat, juga dari pemda hingga Rp20 juta, dan dari rumah sakit dia bekerja hingga Rp30 juta. “Jadi tidak perlu takut dengan insentif,” ucapnya.

Perpres program wajib kerja tersebut juga mengatur tentang pemberian sanksi berupa tidak dikeluarkannya Surat Tanda Registrasi sebagai dokter spesialis apabila menolak ditempatkan di daerah.

Dengan tidak dikeluarkannya Surat Tanda Registrasi tersebut seorang dokter spesialis tidak akan bisa membuka praktik.(idr/fmc)

Click to comment
To Top