Pengangkatan Honorer Tergantung Keuangan Negara – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Pengangkatan Honorer Tergantung Keuangan Negara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA —– Kabar akan diangkatnya ratusan ribu tenaga honorer menjadi PNS adalah angin segar bagi tenaga honorer. Meskipun pengangkatan dilakukan bertahap tetap ini adalah langkah nyata yang dilakukan pemerintah terhadap kepastian nasib mereka.

Namun, masih ada kendala yang bakal dihadapi dalam pengangkatan tersebut. Seperti yang diutarakan Anggota Komisi II DPR RI asal Luwu Raya Amran SE. Bahwa posisi keuangan negara‎ yang terbatas, tampaknya akan berimbas pada pengangkatan honorer kategori satu (K1) dan dua (K2) menjadi CPNS.

Dikatakan Amran, Kemenpan adalah sebatas membuat kebijakan untuk memerintahkan pengangkatan honorer. Namun, jika Kementerian Keuangan memutuskan tidak ada anggarannya, bisa jadi pengangkatan tersebut terhambat.

Dengan keterbatasan anggaran ini, salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah yakni dengan mengangkat honorer K1 dan K2 secara bertahap. Batas waktunya bisa tiga sampai empat tahun.

“Kalau diangkat sekaligus ya sulit. Jumlah K2 saja 430 ribuan, bila diangkat satu kali, negara pasti repot. Bila dana berlebih tidak masalah, yang terjadi sekarang kan dananya kurang,” terangnya.

Bila diangkat tiga tahun, dana yang terpakai sekira Rp5 triliun per tahun dengan rerata gaji Rp3 juta. Sedangkan bila 4 tahun, negara hanya mengeluarkan anggaran hampir Rp4 triliun.

“Kemenpan adalah pelaksanaan kebijakan. Meskipun Menpan mengeluarkan kebijakan untuk diangkat tetapi oleh Kemenkeu mengtatakan tidak ada uang maka ya tidak bisa juga diangkat,” ujarnya kepada Palopo Pos, Jumat 3 Februari 2017.

Untuk pengangkatan tenaga honorer, lanjutnya, saat ini tergantung dari Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat Kemenpan. 

“PP kalau sudah selesai dan tercakup semua didalamnya, maka dipertimbangkan di DPR ini apakah revisi UU ASN perlu dilanjutkan atau tidak. Tetapi kalau ternyata di PP yang dibuat belum termaktub semua dan tidak bisa mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer ya harus melalui amandemen maka harus direvisi,” sebutnya.

Hal senada juga disampaikan  Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi. Bahkan Ia mengaku kecewa dengan keputusan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa, 24 Januari 2017 yang memutuskan untuk merevisi Undang-Undang ASN perihal pengangkatan pegawai honorer. 

Menurut dia, pengangkatan honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) adalah persoalan teknis dan tidak perlu diatur dalam revisi undang-undang. Sebab, undang-undang mengatur masalah-masalah strategis. “Jika betul mau diberikan jalan untuk pengangkatan pagawai honorer, itu cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah atau di dalam Peraturan Presiden,” kata Sofian beberapa waktu lalu.

Sofian menjelaskan, persoalan kedua soal meritokrasi, pihaknya bakal memperketat pelaksanaan sistem meritokrasi tersebut. Sebab, birokrasi di Indonesia sudah berada pada level yang rendah di Asia, sehingga perlu memberikan penghargaan bagi pegawai-pegawai yang berkualitas dalam kebijakan meritrokasi. 

Pegawai Kontrak

Sementara itu Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Luthfy A Mutty menambahkan, bahwa konstruksi ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Untuk P3K ini, kata Luthfy,  adalah mereka yang yang dikualifikasikan dan kompetensi khusus yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah tetapi tidak tersedia dilingkungan pemerintah. “Mereka ini diangkat dengan perjanjian kerja. Jadi mereka mau jadi PNS ya harus ikut tes. Jadi P3K jelas bukan honorer,” tandasnya. (idr/fmc)

Click to comment
To Top