PNS Yang Punya SK Ganda Segera Lapor, Tak ada Gaji Tambahan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

PNS Yang Punya SK Ganda Segera Lapor, Tak ada Gaji Tambahan

ilustrasi

FAJAR.CO.ID, SANGATTA- Indikasi adanya PNS yang memiliki Surat Keputusan (SK) ganda tak ditampik Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Timur Irawansyah. Dia mengakui, kemungkinan ada PNS yang sempat dilantik awal Januari lalu di Kutim, namun ternyata sudah dilantik atau pindah ke daerah lain, termasuk ke Pemprov Kaltim. Karena itu, Irawansyah meminta PNS bersangkutan untuk memilih, aApakah tetap menjadi PNS Kutim atau menjadi pejabat di tempat lain.

“Kita akan berikan pilihan, apakah akan kembali ke Kutim atau tetap di tempatnya sekarang,” ujarnya.

Pada pelaksanaan mutasi pejabat struktural di Pemkab Kutim lalu, diketahui ternyata ada pejabat Kutim yang ternyata sudah dilantik sebagai pegawai pemprov dan memiliki jabatan. Akhirnya, pejabat tersebut memiliki SK pegawai dan jabatan ganda. Seperti beberapa PNS di Kutim yang pindah ke pemprov karena kewenangan dinas atau instansi diambil alih pemprov.

Misalnya, PNS pada Dinas Kehutanan Kutim yang pindah menjadi pegawai pemprov. Kemudian beberapa PNS di lingkungan Dinas Pendidikan yang selama ini membidangi menengah atas dan PNS di Bidang Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, yang juga diambil alih kewenangannya oleh pemprov.

“Kalau mau kembali ke Kutim, PNS bersangkutan harus melapor kepada pihak provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim terkait statusnya. Jika belum menerima gaji di provinsi dan lebih memilih sebagai PNS kabupaten, maka pihak kabupaten akan menganggarkan gaji mereka di kabupaten dan statusnya juga sebagai PNS kabupaten, begitu pula sebaliknya. Yang pasti tidak ada dobel penggajian dan status kepegawaian,” katanya.

Sementara jika memilih sebagai PNS pemprov atau malah sudah berpindah ke luar Kaltim, maka jabatan yang sudah ditetapkan sebelumnya akan dikosongkan dan kemudian diisi kembali dengan PNS yang belum mendapatkan jabatan atau non job.

Terkait adanya kesalahan mekanisme dalam melantik Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kutim, Irawansyah tidak menampik hal tersebut. Dikatakan, memang dalam pelantikan sekretaris KPUD Kutim terjadi kesalahan prosedur karena seharusnya sekretaris KPUD ditetapkan dan dilantik KPU karena itu SK-nya sudah ditarik. Sesuai prosedur, kini sudah diajukan tiga nama ke KPUD untuk dipilih jadi seketeris oleh KPU. (jn/nin)

 

Click to comment
To Top