Mahasiswa Jambore Digiring ke Isu Politik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Jabodetabek

Mahasiswa Jambore Digiring ke Isu Politik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-  Rumah pribadi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba didatangi ratusan mahasiswa siang kemarin (6/2/2017).

Mahasiswa yang mendatangi rumah pemberian negara di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta Selatan itu di antaranya menyerukan penolakan adu domba dan penggunaan isu SARA (Suku, Ras, Agama dan Antargolongan).

Aksi di rumah ketua umum Partai Demokrat itu dinilai pula sarat kepentingan politik. Partai Demokrat pun mengecam aktor politik di balik aksi dadakan itu.

Bahkan, SBY melalui twitter mengungkapkan kekecewaanya. Sedangkan istana membantah telah menggerakan massa.

Sementara itu, Salah satu Mahasiswa Mufti Arif, Jurusan Ilmu Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, namanya tercantum dalam pemberitahuan aksi demo itu membantah ikut serta.

Dia mengungkapkan sebagian mahasiswa menyadari kalau jambore itu sudah ditarik ke kepentingan politik praktis sejak hari kedua atau Minggu (5/2/2017).

”Karena forumnya digiring ke politik, kami tarik barisan. Ada provokasi ke Cikeas,” ujar dia.

Cikeas yang dimaksud tentu SBY. Arif mengaku sempat mengikuti forum yang dihadiri Antasari Azhar. ”Saya ikut sedikit. Setelah itu pulang,” tambah dia.

Arif menuturkan pada hari kedua itu banyak mahasiswa yang sudah pulang. Ini termasuk mahasiswa dari Aceh, Sulawesi, Jambi, dan Cirebon. Dia memperkirakan yang menarik diri sekitar seribu mahasiswa.

”Awalnya kami tertarik ikut jambore karena isu yang akan diangkat soal Bhineka Tunggal Ika dan memperkuat NKRI. Kami sepakat itu, tapi isunya ternyata dibalik,” tambah dia.

Kabidhumas Mapolda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, ratusan massa telah dibubarkan paksa oleh polisi karena tidak kantongi izin aksi di dekat rumah SBY itu.

Polisi membubarkan sekira pukul 14.30 WIB. Ada sekitar 100 polisi yang membubarkan aksi tersebut. ”Ada gabungan dengan Mapolres Jakarta Selatan,” tutur Argo.

Saat pembubaran, Argo menyebutkan massa aksi bersikap kooperatif. Tidak ada perlawanan terhadap petugas.

Dia mengatakan, para peserta aksi berasal dari Forum Silaturahim Mahasiswa Indonesia. Total peserta diperkirakan 300 orang. “Mereka itu sebenarnya selesai mengikuti jambore di Cibubur, Jakarta Timur,” terang Argo.

Disinggung terkait mengapa kepolisian dapat kecolongan? Argo menyebutkan, sebenarnya polisi telah menetapkan kepada peserta aksi bila ingin turun ke jalan diwajibkan urus izin terlebih dulu.

Argo memprediksi para peserta tidak patuh. “Kalau ketahuan, risikonya kami bubarkan,” tegas dia. “Tapi, tiap ada aksi massa, kepolisian selalu pantau. Kemudian kami datangi, tanya izin aksi mana. Kalau nggak ada, ya dibubarkan,” tambah Argo.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menyatakan, pihaknya menyesalkan aksi unjukrasa yang dilakukan di depan rumah Presiden RI ke-6 itu.

Jika mereka ingin melakukan protes, aksi bisa dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat. “Kami terbuka pada dialog dan mengakui unjuk rasa damai adalah hak konstitusional kita semua,” terang dia.

Dia juga mempertanyakan aparat yang terlambat datang dan gagal melakukan langkah preventif. Ini mengingat informasi demo di depan rumah SBY sudah beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Informasinya, pelaku demo adalah mahasiswa yang melakukan pertemuan di Cibubur. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Antasari Azhar. Keduanya memberikan pengarahan.

Rachland mengecam aktor politik yang menipu dan memanipulasi para mahasiswa demi kepentingan dan tujuan politik jangka pendek.

Menurut dia, sebagian besar mahasiswa yang ikut demo tidak mengetahui bahwa rumah yang mereka datangi adalah kediaman SBY.

Ia meminta kepada para mahasiwa untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri dari godaan politik partisan.

”Yang sengaja menyeret mereka ke dalam konflik politik kekuasaan,” tutur dia.

Sedangkan SBY sendiri telah membuat lima twett di akun pribadi miliknya @SBYudhoyono yang berkenaan dengan aksi demo dadakan itu.

Sementara itu, menanggapi cuitan SBY, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyatakan tidak ada yang perlu dikawatirkan atas keamanan mantan presiden. Setiap mantan presiden berhak untuk mendapatkan pengamanan.

Sampai sekarang, seluruh mantan pesiden tanpa terkecuali mendapat pengamanan dari pemerintah, dalam hal ini paspampres.

 ’’Saya rasa enggak perlu dipertanyakan ya,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (6/2/2017).
Dia juga membantah adanya sinyalemen bahwa massa yang datang ke rumah SBY diarahkan oleh Istana.

’’Enggak ada. Saya juga hadir di acara itu (Minggu, 5/2) pagi,’’ lanjutnya.

Teten menyatakan diundang untuk berbicara, sehingga akhirnya dia berbicara mewakili pemerintah. Ini di antaranya menyampaikan capaian dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Saat tu, lanjut Teten, mahasiswa mempertanyakan banyak hal mengenai capaian dan problem di pemerintahan. Ini termasuk di dalamnya, mahasiswa mempertanyakan soal keutuhan NKRI.

’’Saya jawab, kita harus menjaga toleransi, karena negara ini dibangun dari masyarakat yang sudah lebih dulu hadir sebelum negara,’’ tuturnya.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dan itu tidak boleh ditiadakan. Bila dipaksa untuk dihilangkan, konsekuensinya adalah konflik horizontal.

Dampaknya, Indonesia akan gagal berkembang karena sibuk berkelahi sesama saudara.

Teten mengklaim tidak ada provokasi apapun saat dia bicara dengan mahasiswa. ’’Itu kan terbuka, mahasiswanya seribu lebih. Siapa berani memprovokasi,’’ tambah pria kelahiran 1963 itu. Apalagi, lokasi pertemuan berada di ruang publik.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto tidak banyak berkomentar mengenai cuitan SBY.

Menurut dia, cuitan di media sosial merupakan suatu hal yang biasa, termasuk bagi SBY. ’’Sudah bolak-balik mencuit, kan,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin.

Disinggung mengenai aksi massa di depan kediamannya, Wiranto menyarankan SBY untuk melapor ke polisi bila memang merasa tidak nyaman. Kepolisian yang akan menangani hal tersebut.

Mengenai pengamanan terhadap SBY, itu sudah ada prosedur tetap. Hingga saat ini, SBY maupun mantan presiden lain masih mendapatkan pengamanan dari Grup D Paspampres. Kadang ada hal-hal situasional yang perlu diatasi, maka akan diatasi.

’’Semua bisa berjalan sesuai dengan relnya. Ada penyimpangan diatasi, ada kelalaian diselesaikan,’’ lanjutnya. (jpg/fajar)

Click to comment
To Top