KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Tanggul di Mamasa – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Tanggul di Mamasa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aliansi Masyarakat Peduli Sulbar (AMPS) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/2). Aksi tersebut terkait dengan dugaan korupsi proses pelaksanaan proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Proyek yang dimaksud yakni proyek yang bersumber dari anggaran APBN sebesar Rp. 42 Miliar yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III dan dikerjakan oleh mayoritas kontraktor dari luar daerah di Sulbar yang tidak bertanggungjawab dan menuai kontroversi.

“Yang kerjakan ini kontraktor asing. Yang dikerjakan juga tidak sesuai kebutuhan masyarakat dengan obyek yang dibangung, sehingga tidak memberikan manfaat, yang ada justru merugikan masyarakat setempat,” ujar Syarif Parawali selaku Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Sulbar (AMPS).

Apa yang dilakukan oleh BWS ini tentunya bertentangan dengan upaya mewujudkan Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat bertujuan lebih untuk menciptakan akselerasi antara kebijakan pembangunan dan aspirasi atau kebutuhan masyarakat sebagai obyek kebijakan sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Olehnya itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri, tapi hal ini justru tidak dilakukan,” tambah Syarif.

Dengan demikian, pihaknya menilai adanya indikasi tindak pidana korupsi dan konspirasi yang dilakukan antara BWS dengan pihak kontraktor tertentu yang hanya ingin meraup keuntungan dari uang negara.

“Kami minta Dirjen SDA Kementerian PU untuk melakukan evaluasi kinerja BWS Sulawesi III di Sulbar dan Sulteng,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Syarif juga mendesak agar jabatan Satker SNVT sebagai Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Provinsi Sulbar yang selama ini dinilai tidak pernah berkantor di Sulbar dan justru banyak memberikan masalah pada pekerjaannya. “Pekerjaannya banyak bermasalah dan membangun konspirasi dengan Kontraktor tertentu dari luar daerah yg pekerjaannya tidak berkualitas,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada KPK untuk melakukan penyelidikan dan audit terhadap proyek-proyek bermasalah yang dilaksanakan oleh BWS Sulawesi III di Provinsi Sulbar.

AMPS juga meminta agar dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat melibatkan putra daerah hingga bisa tercipta akselerasi antara kebutuhan masyarakat dengan obyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sulawesi III, agar anggaran negara dapat dinikmati masyarakat dan tidak terkesan mubazir.

“Menolak kontraktor luar daerah yang hanya memburu keuntungan dengan mengabaikan kualitas pekerjaan yang pada akhirnya merugikan masyarakat setempat,” tutupnya. (Fajar)

Click to comment
To Top