Laporkan Proyek Bermasalah di Mamasa, AMPS Bersitegang dengan Pejabat Kementerian PU – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Laporkan Proyek Bermasalah di Mamasa, AMPS Bersitegang dengan Pejabat Kementerian PU

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aliansi Masyarakat Peduli Sulbar (AMPS) melaporkan sejumlah proyek-proyek bermasalah di Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu (8/2). Proyek yang dimaksud adalah proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir Kabupaten Mamasa yang menelan anggaran Rp. 42 Miliar dari APBN.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III dan dikerjakan oleh mayoritas kontraktor dari luar daerah di Sulbar yang tidak bertanggungjawab dan menuai kontroversi.

“Yang kerjakan ini kontraktor asing. Yang dikerjakan juga tidak sesuai kebutuhan masyarakat dengan obyek yang dibangun, sehingga tidak memberikan manfaat, yang ada justru merugikan masyarakat setempat,” ujar Syarif Parawali selaku Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Sulbar (AMPS).

Sementara itu salah satu perwakilan masyarakat Rustan Asmaradanta mengeluhkan proses pelayanan pengaduan di Kementerian PU. Ia bersama rombongan ditolak untuk bertemu dengan Dirjen SDA Kementerian PU. Padahal, kehadiran mereka untuk mengadukan proyek bermasalah yang dikerjakan oleh pihak BWS Sulawesi III.

“Kehadiran kami disini membawa pengaduan proyek bermasalah oleh Balai, tapi kementrian tidak memberikan ruang untuk bertemu pimpinan dalam hal ini Dapat,” kesal Rustan.

Tanda terima atas laporan proyek bermasalah oleh AMPS.

Kepada AMPS hanya ditemui oleh salah satu pejabat di Kementerian dalam hal ini Lukmanul Hakim selaku Kasubag Komunikasi Publik dan hanya diberikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa bertemu Dirjen SDA Kementerian PU. “Persyaratannya begitu sulit. Kami diminta harus melampirkan dokumen berkaitan dengan proyek, sementara bagaimana caranya kita dapatkan dokumen itu? Kita bukan kontraktor, harus bawa dokumen dari Kemenkumham,” tukasnya yang juga didampingi Sekretaris Pospera Sulbar Akmal Ali ikut bersitegang dalam pertemuan tersebut.

Pihaknya pun sangat menyayangkan sikap tersebut. Seharusnya, lanjut Rustan pihak Kementerian bisa melayani menerima laporan dengan baik, bukan malah dipersulit. Pasalnya, apa yang dilakukan oleh AMPS bisa membantu kerja-kerja dari pihak kementerian.

“Kementrian harusnya berterima kasih karena mengurangi beban mereka, kita datang juga bawa dokumen seperti foto-foto dan data-data dari proyek yang bermasalah, tapi pada kenyataannya kita justru tidak diterima bahkan dipersulit,” ujarnya.

Usai melaporkan proyek bermasalah tersebut, selanjutnya Langkah yang akan ditempuh adalah akan terus mengawal dengan melakukan berbagai upaya untuk melakukan persoalan tersebut hingga tuntas. “Kita akan mengajak ormas-ormas di Sulbar dan Sulteng untuk menggelar aksi yang lebih besar lagi untuk bisa datang ke Jakarta,” tutupnya.

Sebelumnya AMPS juga telah melaporkan dugaan korupsi dalam proyek tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam aksinya AMPS meminta KPK turun tangan untuk melakukan audit dan mengusut adanya indikasi korupsi dalam pekerjaan mega proyek di Mamasa yang dinilai justru merugikan masyarakat setempat. (Fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top