Yaelah.. Kerja Jalan Kok Bergelombang, Kontraktor Tanggung Jawab – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Yaelah.. Kerja Jalan Kok Bergelombang, Kontraktor Tanggung Jawab

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA-  Uji beban Jembatan Mahakam Kota (Mahkota) II beberapa waktu lalu sudah dinyatakan perlu perbaikan, khususnya pada geometri jalan yang bergelombang. Pemkot pun berhitung, uang senilai Rp 6,1 miliar diperkirakan cukup untuk memperbaiki kondisi itu. Tapi DPRD Samarinda meminta agar semuanya ditanggung oleh pihak kontraktor.

Siang kemarin, Komisi III DPRD Samarinda menggelar hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda terkait pekerjaan jembatan yang dibangun sejak 2003 lalu. Hasilnya, sorotan utama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan (KKJT) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) adalah badan jembatan yang bergelombang itu.

“Apa saja yang direkomendasikan KKJT kami tidak tahu persis, tapi secara teknis dijelaskan, jalan bergelombang itu yang jadi masalah utama,” ucap Jasno, anggota Komisi III DPRD Samarinda, usai Hearing.

Atas dasar itu, lanjutnya, PUPR Samarinda akan meratakan jalan yang bergelombang itu memakai material beton ringan. Sehingga rencana Mahkota II bisa dilintasi mungkin makin lama. Maka meratakan jalan itu harus sesegera mungkin.

“Sebab rekomendasi KKJT meminta agar rekomendasi yang diberikan wajib dijalankan. Kalau tidak sertifikat kelayakan tak dapat keluar,” imbuhnya.

Ketua DPD PAN Samarinda itu juga menjelaskan, saat ini Dinas PUPR akan menghitung lebih dulu berapa dana yang dipakai untuk perbaikan. Apalagi item perbaikan jembatan yang menghubungkan Kelurahan Simpang Pasir dan Sungia Kapih ini tidak masuk dalam skema anggaran.

“Kami pun belum bisa memastikan apakah bisa masuk atau tidak. Karena proses asistensi APBD dari Pemprov Kaltim juga sudah kelar,” tuturnya.

Kendati demikian, Komisi III lebih menginginkan agar yang menanggung biaya perbaikan tersebut adalah pihak kontraktor. Sebagai penanggungjawab pekerjaan, menurut Jasno, kontraktor harus menanggung masalah ini. Jadi tak ada beban anggaran yang dikeluarkan terkait Jembatan Mahkota II.

“Menurut kami (komisi III, Red), itu jangan dibebankan ke APBD. Seharusnya kan rata, kenapa bergelombang? Berarti ini tanggung jawab yang kerja dong,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR, Hero Mardanus mengatakan, sejauh ini pihaknya masih mempelajari hasil rekomendasi KKJT tersebut. Bahkan khusus masalah ini, juga akan dibentuk tim khusus agar pekerjaan evaluasi bisa berjalan cepat. “Saya habis sakit, jadi tak sempat pelajari bagaimana rekomendasinya. Jadi nanti ada hasil kajian teknis dari tim kami,” ujar Hero.

Setelah tim telah mengetahui apa saja langkah dan keperluan perbaikan, baru kami akan kembali berkonsultasi kembali dengan DPRD Samarinda terkait pembiayaan. Sedangkan angka RP 6,1 miliar itu masih perkiraan saja dan kemungkinan masih bisa berubah lagi. “Belum, karena kami belum bisa memastikan metode apa yang dipakai untuk perbaikan. Setelah itu baru bisa mengetahui material dan kebutuhan lainnya,” tandas Hero, singkat. (hfz/beb)

Click to comment
To Top