Geruduk Kantor KPK, FIS Minta Tidak Tebang Pilih di Kasus Hambalang – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Geruduk Kantor KPK, FIS Minta Tidak Tebang Pilih di Kasus Hambalang

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Ratusan massa Front Indonesia Semesta (FIS) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka menuntuk KPK untuk tidak melakukan tebang pilih dan segera menuntaskan kasus-kasus besar yang diduga melibatkan sejumlah orang penting di negeri ini.

Juru bicara FIS, Purbaya Bagus dalam orasinya juga mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus korupsi proyek pembangunan komplek olah raga Hambalang.

“Proyek Hambalang adalah proyek korup yang sangat merugikan negara dan telah menelan anggaran sebesar Rp. 2,57 Triliun,” ujar Bagus saat menggelar aksi Unjukrasa di depan gedung KPK, Kamis (8/2/2017).

Bagus mengungkapkan, Pada tahun 2012/2013 skandal korupsi ini sangat menghebohkan publik. Karena dari kasus ini, Andi Malarangeng yang saat itu menjabat sebagai Meteri Pemuda dan Olahraga menjadi tersangka bersama adiknya Andi Zoelkarnaen Mallarangeng dan pejabat PT. Adhi Karya.

Selain nama-nama diatas, kata Bagus, beberapa petinggi Partai Demokrat juga menjadi tersangka seperti Anas Urbaningrum yang saat itu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan Nazzarudin yang saat itu menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat yang ditahan karena kasus wisma atlet.

“Seharusnya KPK juga ikut memeriksa, Edhi Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang saat itu menjadi Sekjen Partai Demokrat,” tambahnya.

Padahal, lanjut Bagus, Nama Ibas, banyak disebut sebagai penerima aliran dana korupsi Hambalang, bahkan dalam persidangan Nazzarudin dengan gambalang mengatakan bahwa Ibas menerima aliran dana sebanyak 200.000 dollar AS, setara sekitar Rp 2,3 miliar

“Selain Nazzarudin, Anas Urbaningrum dan Yulianis juga beberapa kali menyebut nama Ibas. Padahal Saan mustafa yang saat itu menjabat sebagai wakil Sekjen Demokrat juga turut, kan aneh kalau sekjennya tidak pernah diperiksa,” tegasnya.

Ia pun mempertanyakan apakah  karena Ibas sebagai anak dari Presiden Republik Indonesia saat itu lantas dia menjadi kebal hukum?

“Penegakan supremasi hukum harus adil tidak tajam kebawah dan tumpul keatas, KPK harus memberikan pendidikan hukum dan korupsi kepada masyarakat,” imbuhnya.

To Top