Heran dengan Mendagri Tjahyo Kumolo, Kok Ahok Belum Diberhentikan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Jabodetabek

Heran dengan Mendagri Tjahyo Kumolo, Kok Ahok Belum Diberhentikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Masa cuti calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 11 Februari mendatang.

Meski begitu, sejumlah dewan di Komisi II DPR yang membidangi pemilu minta Ahok dinonaktifkan karena statusnya sebagai terdakwa penistaan agama yang hukumannya bisa mencapai 5 tahun.

”Kami heran dengan sikap Mendagri Tjahyo Kumolo, yang hingga saat ini belum memberikan surat pemberhentian sementara Ahok jelang masa cutinya yang akan berakhir 11 Februari nanti,” kata anggota Komisi II DPR Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/2).

Menurutnya, bila dikembalikan ke UU nomor 23 tahun 2014, jelas disebutkan dimana ancaman hukuman Ahok mencapai 5 tahun maka seharusnya sudah diberhentikan sementara. Namun, Mendagri berkilah pemberhentian itu menunggu tuntutan Jaksa.

”Yang kita nggak tahu sekarang, apakah jaksa atau hakim sudah berkirim surat ke mendagri? Kalau tidak berkirim, ada apa? Nah itu jadi pertanyaan. Sementara sidangnya sudah kesembilan,” tandas politisi PAN ini dilansir INDOPOS (Jawa Pos Group).

Jika Mendagri mau berpegang dan patuh kepada UU yang ada, tandas dia, maka Ahok harus diberhentikan sementara. ”Dan waktu itu kan jaksa sudah membacakan dakwaannya sebenarnya. Dengan ancaman 4-5 tahun,” ungkapnya. Sebab, katanya, putusan itu akan juga berpengaruh pada proses tahapan Pilkada yang akan digelar pada 15 Februari 2017 mendatang. Dimana, Pilkada DKI berbeda dengan Pilkada lain.

Kalau daerah lain siapa suara terbanyak langsung terpilih. Kalau DKI 50 persen plus 1. Artinya setelah tanggal 15 Februari nggak sampai (50+1) maka akan ada tahap 2. ”Kalau Ahok masuk putaran kedua. Otomatis harus cuti kembali di luar tanggungan negara sesuai UU nomor 10 tahun 2016,” tegasnya.

Menurutnya, cuti tersebut juga tidak melalui keputusan. Justru, kalau Ahok diberhentikan sementara maka DPR mengapresiasi langkah kemendagri. ”Nah kenapa sampai hari ini tidak keluarkan surat itu? Apa ada keraguan atau keberpihakannya. Itu yang kita mau tanya di komisi II kalau ada Raker,” pungkasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria juga mengatakan, Ahok tidak bisa menjabat kembali sebagai gubernur DKI setelah masa cuti kampanyenya berakhir pada 11 Februari 2017. Sebab, menurut Riza, saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama, yang saat ini masih berlangsung proses persidangannya.

”Tidak bisa Ahok kembali menjabat sebagi Gubernur karena masih terdakwa harus menunggu putusan hukum tetap terlebih dahulu,” ujar Ahmad Riza, di Jakarta, Rabu (8/2).

Riza melanjutkan, yang menggantikan Ahok adalah Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Untuk itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri tidak kembali mengaktifkan Ahok sebagai gubernur. ”Nanti yang masuk itu pak Djarot hingga pak Ahok keluar keputusan hukum tetap,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Diketahui,  status Ahok yang saat ini menyandang gelar Terdakwa atas perbuataan Penodaan Agama terhadap Agama Islam sebagaimana didakwakan kepada Ahok sesuai pasal 156a KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah menjadi terdakwa sejak sidang pertama pada tanggal 13 Desember 2016 lalu.

Sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2004 Pasal 83 yang berbunyi sebagai berikut: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.” (dil/yuz/JPG)

Click to comment
To Top