KPK Telusuri Rekam Jejak 107 Calon Komisioner OJK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

KPK Telusuri Rekam Jejak 107 Calon Komisioner OJK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri rekam jejak 107 calon yang lolos seleksi tahap pertama. Pansel yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan KPK tenggat sekitar dua pekan untuk merampungkan penelusuran rekam jejak.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah menyerahkan seluruh nama calon Dewan Komisioner OJK kepada KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya. Penelusuran akan dilakukan hingga 24 Februari mendatang.

“Kami sampaikan daftar 107 (calon Dewan Komisioner OJK) ke KPK sebagai proses formal untuk meminta masukan track record. Tahap kedua ini menjaring reputasi integritas 107 calon ini. Proses akan berlangsung sampai 24 Februari mendatang,” kata Sri Mulyani di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/2).

Menurut Sri Mulyani, penelusuran rekam jejak dibutuhkan untuk memastikan tujuh anggota Dewan Komisioner OJK terpilih memiliki integritas dan reputasi yang bersih. Selain KPK, pansel juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pihak lainnya.

“Kami juga akan ke PPATK dan instansi lain yang punya wewenang dan relevansi untuk mengecek reputasi dan integritas calon. Kami juga minta pendapat masyarakat luas. Harapannya agar yang terpilih memiliki track record yang bersih,” ujar dia.

Dia menambahkan, pansel akan menjadikan hasil penelusuran KPK, PPATK, dan instansi lainnya sebagai bahan pertimbangan memilih calon yang lolos ke tahap berikutnya. Bahkan, Sri Mulyani berjanji pansel akan langsung mencoret nama-nama calon yang mendapat stabilo merah.

“Jika ada catatan yg tidak memenuhi syarat tentu akan didrop pada tahap kedua. Tahap kedua ini berdasarkan makalah dan pendapat masyarakat. Data itu akan digunakan untuk menyeleksi. Setelah itu tahap selanjutnya tes kesehatan dan assesment center, baru wawancara,” tegasnya.

OJK memiliki kewenangan melakukan supervisi dan meregulasi jasa keuangan mulai dari perbankan, capital marked, maupun nonperbankan. Dengan kewenangan yang besar ini, kata dia, pansel berupaya memilih calon-calon Dewan Komisioner OJK yang memiliki integritas dan reputasi yang baik.

“Tujuan dari pansel ini adalah untuk mendapat tujuh pengurus (OJK) yang memiliki kompetensi, komitmen, integritas dan reputasi yang baik untuk menjalankan fungsi supervisi dan regulasi karena nilainya Rp 12.000 triliun yang ada di jasa keuangan tersebut. Kami mencari orang yang bisa diberikan amanah untuk menjalankan fungsi dan mampu menjaga kredibilitas lembaga OJK,” ujarnya.

Dari 107 calon Dewan Komisioner OJK, muncul nama-nama terkenal. Di antaranya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio, mantan Deputi Gubernur BI Hendar, anggota DPR dari Fraksi Golkar Melchias Mekeng, mantan Ketua Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, dan Ketua Ikatan Bankir Indonesia Zulkifli Zaini.

Terkait dengan nama Politikus Golkar Melchias Mekeng yang juga lolos tahap administrasi, Sri mengatakan bahwa UU OJK tidak melarang adanya calon yang memiliki afiliasi politik untuk menjadi komisioner OJK. Namun, dia memastikan rekam jejak setiap kandidat akan ditelusuri secara mendetail oleh KPK, PPATK, dan instansi lainnya.

“Kami akan menjalankan fungsi yg sama pada semua kandidat. Track rrcord akan diperiksa sangat detail. UU OJK tidak ada larangan seseorang yang punya afiliasi politik untuk menjadi komisioner OJK. 107 nama ini kan baru lolos administrasi. Seperti surat kelakuan baik, sertifikat keuangan, dan lain-lain. Kami mulai kmrn sampai tanggal 24 Februari akan membuka proses pendapat masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo berjanji bakal menelusuri rekam jejak seluruh kandidat. Agus pun optimistis mampu merampungkan penelusuran rekam jejak 107 calon Komisioner ini sebelum 24 Februari. “Sebisa mungkin (penelusuran rekam jejak selesai) sebelum tanggal 24 Februari,” kata Agus.

Menurut Agus, OJK merupakan darah ekonomi Indonesia. Karen itu, KPK akan berupaya memeriksa secara menyeluruh rekam jejak para kandidat. Apabila ditemukan adanya calon yang memiliki rekam jejak buruk, maka KPK akan langsung menyerahkannya kepada pansel.

“Kalau ada temuan akan diserahkan kepada pansel. Darahnya ekonomi ada di lembaga ini. Kami akan mengumpulkan data dan fakta,” pungkasnya. (Fajar/jpg)

To Top