Siswa Minder Tak Mampu Bayar SPP – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Siswa Minder Tak Mampu Bayar SPP

FAJAR.CO.ID, SURABAYA – Sekitar 30 siswa dari Aliansi Pelajar Surabaya (APS) menyampaikan unek-unek kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf setelah wewenang SMA/SMK beralih ke provinsi. Ada beberapa masukan yang harus mendapat perhatian. Salah satunya berkembangnya rasa minder dalam pergaulan antarsiswa.

Ketua APS Aryo Seno Bagaskoro menuturkan, upaya tersebut bertujuan sebagai langkah pelajar Surabaya untuk menyampaikan pendapat sekaligus mendengar jawaban dari Pemprov Jatim.

Poin pertama, Seno memprotes mengapa siswa SMA/SMK diminta membayar SPP. Meski demikian, saat ini pembayaran SPP sudah dilangsungkan di seluruh SMA/SMK. Bagi siswa yang ekonominya termasuk menengah ke bawah, sekolah juga telah memberikan bantuan berupa pembebasan maupun keringanan SPP.

Meski ada bantuan, Seno menyebut kondisi siswa yang membayar dan tidak membayar SPP bukan tanpa masalah. Kini banyak siswa kurang mampu yang mengaku minder saat bergaul dengan siswa yang membayar SPP. ’’Ini banyak dialami oleh teman-teman,’’ tuturnya. Pertemuan dengan Wagub tersebut berlangsung di sebuah kafe di Jalan Gubernur Suryo.

Menanggapi pernyataan tersebut, Saifullah Yusuf menerangkan bahwa mekanisme sekolah gratis melalui dana APDB Pemprov Jatim belum bisa dilakukan. Kekurangan dana menjadi salah satu kendala pemprov untuk memberikan bantuan SPP gratis se-jatim.

Karena itu, mekanisme bantuan yang bisa dilaksanakan Pemprov Jatim adalah membantu siswa kurang mampu. ’’Saat ini ada sekitar 200 ribu siswa di Jatim dari tingkat SD–SMA yang mendapatkan bantuan tersebut. Pemprov telah menganggarkan lebih dari Rp 100 miliar,’’ katanya.

Poin lainnya, Seno menginginkan pembentukan organisasi pelajar se-Jatim. Seno juga ingin mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK tidak diubah pemprov. Dia berharap sistem PPDB online yang selama ini berjalan di Surabaya tetap berlangsung.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan menyatakan, pemkot menargetkan tidak ada lagi siswa yang sulit membayar biaya sekolah bulan depan. Kini pemkot masih menghitung kebutuhan secara detail dan mencari mekanisme yang tidak menyalahi aturan. ’’Insya Allah Maret nanti sudah ketemu formulasi yang tepat,’’ tutur mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota (bappeko) tersebut.

Secara aturan, pemberian bantuan sebenarnya diperbolehkan Kemendagri. Provinsi pun mendukung bantuan keuangan langsung kepada siswa. Namun, penganggaran dikhawatirkan menjadi temuan pelanggaran hukum di kemudian hari. ’’Karena itu, kami perlu ketemu dengan provinsi,’’ jelas Hendro.

Hendro menerangkan, bantuan bakal diambil dari anggaran SMA/SMK yang sudah masuk APBD 2017. Besarannya mencapai Rp 400 miliar. Anggaran itu rencananya digunakan untuk membiayai sekolah gratis. Namun, pencairannya menunggu Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review.

Estimasi kebutuhan bantuan ke siswa sudah dihitung. Jumlahnya mencapai Rp 33,2 miliar. Jadi, masih ada sisa lebih dari Rp 366 miliar. Anggaran tersebut rencananya dialihkan untuk mewujudkan proyek trem. Sebab, Surabaya sulit mencari dana untuk mewujudkan transportasi masal tersebut.

Di sisi lain, kemarin pagi Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengumpulkan para kepala SMA/SMK di Gedung Grahadi. Dia mengatakan, kepala sekolah harus bersiap. Terutama menghadapi persaingan tingkat global yang ada di depan mata. Anak didik harus disiapkan dengan baik. Sebab, tenaga kerja yang tidak terdidik semakin tidak digunakan.

Dia mencontohkan, tenaga kerja asing yang tidak punya kemampuan sudah semakin ditertibkan. Mereka yang ingin bekerja di Indonesia pun harus bisa berbahasa Indonesia. ’’Ini perlindungan terhadap negara Indonesia,’’ jelasnya.

Karena itu, agar memiliki tenaga kerja dalam negeri yang berkompeten, pemerintah berusaha melalui pendidikan. Kualitas pendidikan semakin ditingkatkan. Langkah itu membutuhkan dukungan dari segenap lembaga sekolah, termasuk SMA/SMK. Bahkan, SMK dan jenis sekolah vokasional mendapat perhatian tersendiri dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Jenjang SMK, kata Soekarwo, harus semakin berinovasi dan berdaya saing. Jurusan baru pun perlu dimunculkan. Misalnya, SMK dengan jurusan kemasan atau packaging. Sebab, banyak produk lokal daerah Jawa Timur yang membutuhkan sentuhan kemasan yang lebih bagus untuk memperluas segmen pasar.

Pelimpahan SMA/SMK ke provinsi, ujar laki-laki yang disapa Pakde Karwo itu, merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa dihindari. Harapan dari peralihan kewenangan tersebut adalah standar peningkatan mutu. Karena itu, dia mengajak para kepala sekolah untuk bisa bersinergi.

Dia menyambut baik kabupaten/kota yang ingin berkolaborasi dalam anggaran. Ada dua pilihan mekanisme bantuan yang disampaikan Kemendagri. Yakni, dari kabupaten/kota mengucurkan anggaran ke pemerintah provinsi dan dari kabupaten/kota langsung ke sekolah. ’’Saya mendorong langsung saja ke sekolah seperti BOS pusat langsung ke siswa,’’ jelasnya.

Kini sudah ada tiga kabupaten/kota yang memberikan bantuan untuk siswa SMA/SMK. Yakni, Lumajang, Banyuwangi, dan Kota Batu. Daerah lain belum memberikan bantuan. Aturannya, kata Pakde Karwo, juga sudah ada. Yakni, dari Kemendagri. ’’Yang menjadi permasalahan selama ini hanya cara pandang, bukan masalah di regulasi,’’ ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan, pertemuan gubernur dengan para kepala SMA/SMK negeri itu diharapkan bisa membuka pola pikir kepala sekolah. Saat ini pola berpikirnya adalah provinsi, bukan lagi kabupaten/kota. ’’Pak Gubernur sudah memberikan gambaran bahwa persaingan global tidak bisa dihindari,’’ ungkapnya. (Fajar/JPG)

Click to comment
To Top