Muncikari di Lokalisasi Ini Iri Lihat Perlakuan Kalijodo – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Kriminal

Muncikari di Lokalisasi Ini Iri Lihat Perlakuan Kalijodo

: Penghuni eks Lokalisasi LHB, Km 17, masih bertahan di atas puing-puing bangunan yang diruntuhkan pemkot. Mereka saat ini kekurangan air bersih dan kehilangan tempat berteduh.(anggi praditha/kp)

Puing-puing bangunan barak eks Lokalisasi Kilometer 17, Lembah Harapan Baru (LHB), Karang Joang, Balikpapan Utara, mirip sisa- sisa bencana. Tidak ada lagi jalan, selain jalur masuk utama. Sementara gang yang memisahkan bangunan tertutup reruntuhan.

MUHAMMAD RIDHUAN

AGAR bisa berjalan, media ini terpaksa melewati reruntuhan yang kondisinya rawan. Banyak paku yang berserakan, mengincar pejalan kaki yang lalai. Selain reruntuhan bangunan, banyak perabotan dan barang rumah tangga hancur dan tertimbun. Tidak sempat diselamatkan pemiliknya.

Di antara puing itu, sejumlah anak bermain, ikut mengais sisa pembongkaran. Kepada media ini, salah seorang orangtua menuturkan, untuk sementara anaknya dititipkan ke keluarga atau tetangga yang masih punya rumah. Sementara untuk ‘anak binaan’ atau wanita tuna susila (WTS), dibiarkan berkeliaran.

Mencari nafkah di pinggir jalan, dan pulang saat matahari kembali peraduannya. “Mereka (WTS) ‘jualan’ di pinggir jalan dekat jalan masuk. Sisanya sudah pulang ke kampung halaman,” tutur sejumlah muncikari.

Untuk mengisi perut, korban pembongkaran mengharap belas kasih. Sementara keperluan mandi cuci kakus (MCK), mengandalkan aliran air keruh. Tidak jauh dari lokasi pembongkaran. Untuk berlindung dari sengatan matahari, banyak yang mendirikan pondok seadanya, di tengah reruntuhan.

“Sebelumnya tidur di atas (tempat parkir). Tetapi malam pertama setelah dibongkar, banyak barang hilang diambil pemulung. Makanya pada tidur di runtuhan rumah masing-masing,” ujar seorang pria yang enggan namanya enggan dipublikasikan.

Selain kehilangan materi, sejumlah penghuni juga mulai kehilangan akal. Mereka mengaku stres dan depresi. Apalagi pasca pembongkaran tidak ada bantuan yang mengalir, baik dari pemerintah maupun dermawan.

“Habis bongkar langsung main tinggal. Jangankan nasi bungkus, segelas air minum saja tidak diberi. Tolong catat itu, tidak ada bantuan apapun kepada kami,” ujar Sumiati, penghuni LHB yang juga menjadi korban pembongkaran.

Perempuan 54 tahun dengan lima orang anak ini menyebut, jika dirinya menjadi orang pertama yang menghuni LHB. Tepatnya pada tahun 1989, setelah pemkot memutuskan merelokasi semua kawasan prostitusi di Balikpapan.

Saat itu, terang dia, kondisi LHB masih sepi. Hanya ada 25 barak bangunan pemerintah yang berdiri. Kondisinya tidak layak huni. Jalan juga masih setapak dan belum di semen. Listrik belum masuk ke wilayah itu, jadi Sumianti menggunakan lentera sebagai penerangan di malam hari.

“Enam tahun waktu itu kami bertahan tanpa listrik,” tuturnya. Para penghuni LHB banyak yang membandingkan perlakuan pemkot Balikpapan dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani lokalisasi.

Lokalisasi Kalijodo dijadikan acuan mereka. Menurutnya, penghuni Kalijodo diberikan tempat, sementara LHB tidak. Adapun uang kerohiman hanya diberikan kepada WTS. “Itu juga enggak semuanya dapat. Kami minta itu (uang kerohiman) diusut. Jangan-jangan diselewengkan,” ujar Siti Maesaroh, muncikari asal Jember dengan nada tinggi.

Sejumlah muncikari menyebut, pada tahun 2013, pasca pengumuman penutupan lokalisasi, ratusan WTS menerima uang kerohiman sebesar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per orang. Tetapi tidak dengan pemilik bangunan yang sejak awal menyetor pembayaran ke pihak pengelola. Saat itu dipegang PT Adang Sumber Urip.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, saat pembongkaran, Rabu (8/2) lalu memastikan, pemkot tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk ganti rugi bangunan. Karena tanah seluas 2,8 hektare tersebut merupakan milik pemkot.

“Kalau begitu, buat apa kami beli rumah kami. Terus ada RT. Rumah kami diberi nomor, setiap tahun bayar PBB (Pajak Bumi Bangunan), berarti kami sah dong tinggal di sini. Kenapa rumah kami dihancurkan,” sambung Sumianti.

Dirinya bersikeras seperti penghuni lainnya. Mengetahui ada media yang meliput kondisi pasca pembongkaran, mereka pun datang menuntut ada ganti rugi. Tetapi yang terpenting saat ini adalah, bantuan dari pemerintah. Berupa makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara.

Tetapi ibarat peribahasa, rendah gunung tinggi harapan, keinginan para pemilik bangunan tidak akan terkabul. Setidaknya untuk saat ini, ketika Kaltim Post mempertanyakan ihwal bantuan sosial, Dinas Sosial Balikpapan menyebut tidak ada anggarannya. Dengan alasan dinas yang baru terbentuk (sebelumnya Dinas Sosial menjadi satu dengan Dinas Ketenagakerjaan dan sosial Balikpapan).

Kepala Dinsos, Abdul Aziz, menyebut anggaran untuk bantuan sosial hingga kini belum tersedia.

“Enggak ada anggarannya. Karena kondisi keuangan sedang minim,” ujar mantan kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman itu. (riz/k18)

Click to comment
To Top