Pemda Bentuk Tim Penerimaan Honorer, Ini Kode? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Pemda Bentuk Tim Penerimaan Honorer, Ini Kode?

ilustrasi

FAJAR.CO.ID, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, membuat kebijakan dengan melakukan pembentukan tim penerimaan honorer. Tim ini, yang akan mempertimbangkan serta mengevaluasi kebutuhan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dikatakan Bupati Muharram, pembentukan tim tersebut dilakukan, berdasarkan evaluasi terhadap jumlah honorer di Berau.

Menurut dia, setiap tahunnya terjadi penambahan, sehingga menjadi beban bagi keuangan daerah, otomatis alokasi anggaran yang dikeluarkan juga cukup besar. Pemkab, sebut Muharram, setiap tahun rata-rata harus mengeluarkan Rp 100 miliar untuk honorer.

Dengan dibentuknya tim penerimaan, akan menjadi pintu satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian honorer.

“Dalam tim akan ada bupati, wakil bupati dan sekda. Jadi kita bisa tahu kalau ada penerimaan honorer, apakah memang diperlukan atau tidak. Kalau memang tidak memungkinkan maka tidak usah diangkat,” tegasnya.

Sementara untuk Peraturan Daerah (Perbup) tentang Pengangkatan honorer yang selama ini menjadi dasar SKPD untuk menerima. Muharram mengatakan, pemerintah bersama dengan DPRD akan membahas kembali aturan tersebut, bahkan ada kemungkinan dicabut.

Menurutnya, aturan ini lah yang membuat pengangkatan honorer menjadi tidak terpantau. “Jadi kedepan akan kita buat satu pintu saja, disesuaikan dengan beban kerja masing-masing SKPD. Tidak akan lagi ada kepala SKPD yang suka-suka hati mengangkat hanya karena hubungan kedekatan saja,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP), Abdul Rifai pun mengakui bahwa jumlah honorer yang ada di seluruh SKPD sekitar 2.000 orang. Pengangkatan yang dilakukan SKPD tidak pernah sebelumnya diketahui BKPP. Padahal pihaknya sudah berulang kali menyampaikan surat pemberitahuan agar memberikan laporan tersebut. Sehingga, BKPP bisa mendata secara pasti apakah PTT yang diangkat sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Rifai juga mengatakan, Perbup yang dikeluarkan tersebut awalnya untuk menutupi kekurangan pegawai di SKPD. Namun, karena tidak terpantau membuat jumlanya membludak.

“Kalau dibilang kurang, yah pasti lah, apalagi setiap tahun pasti ada pegawai yang pensiun. Tentu menutupinya dengan mengangkat PTT. Tapi kedepan akan ada regulasi untuk memantau PTT yang diangkat,” katanya. (app)

To Top